KPK Minta Masyarakat Tagih Janji Prabowo Soal Pemberantasan Korupsi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat mengingatkan janji pemberantasan rasuah dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan (Menhan) itu pernah menegaskan tidak akan kompromi terhadap tindak pidana koruptif di Indonesia.

“Dia (Prabowo) menyampaikan nanti kalau sudah jadi presiden dan dilantik tidak ada kompromi terhadap korupsi. Saya mengajak, kami pimpinan KPK mengajak masyarakat untuk selalu mengingatkan dan menagih janji Pak Prabowo untuk memberantas korupsi, kan begitu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 April 2024.

Alex mengatakan Prabowo pernah memaparkan janjinya dalam pemberantasan korupsi saat diundang KPK beberapa waktu lalu. Salah satunya soal penguatan kelembagaan.

“Seperti apa yang kita tagih? Kan kemarin sudah disampaikan pada saat di KPK salah satunya misalnya terkait penguatan kelembagaan, kemudian presiden harus menjadi panglima pemberantasan korupsi, harapannya apa? Presiden harus menjadi conductor, dirigen pemberantasan korupsi,” ujar Alex.

Masyarakat juga diminta mengingatkan Prabowo soal janjinya menjadi panglima dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia diharap bisa menjembatani tiga instansi penegak hukum untuk semakin kompak jika terlantik nanti.

“Ada tiga lembaga pemberantasan korupsi. Komunikasinya saya sampaikan, belum berjalan maksimal. Paling tidak ya dua bulan sekali misalnya presiden memanggil pimpinan KPK, Kapolri, Jaksa Agung, khusus untuk membahas perkara korupsi, bagaimana koordinasi sinergi antar tiga lembaga itu dalam pemberantasan korupsi kendalanya di mana,” ucap Alex.
 

Baca juga: KPK Panggil Pegawai MA dan Pihak Swasta Dalami Kasus TPPU Hasbi Hasan

Presiden terlantik nanti juga diharap bisa membuat KPK kuat dalam menindak kasus korupsi yang menyeret penegak hukum. Tujuannya untuk mencegah adanya gesekan dalam penanganan perkara.

“Dan saya berharap presiden ke depannya menyampaikan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum harus ditangani oleh KPK, jadi enggak ada lagi gesekan,” ujar Alex.

Alex menyebut Presiden terlantik harus bisa mendamaikan penegak hukum yang menjerat anggota di instansi lain. Menurutnya, saat ini kerap ada perang dingin jika KPK menindak penegak hukum dari instansi lainnya.

“Sekarang kalau kita nangkap jaksa menangani perkara korupsi, menimbulkan komunikasi yang tidak baik, ada gesekan, ini sangat tidak sehat. Sehingga terjadi gesekan, pintu koordinasi dan supervisi seolah-olah tertutup, enggak berjalan dengan baik,” kata Alex.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana juga meminta Prabowo bisa menjadi panglima dalam pemberantasan korupsi di Indonesia saat terlantik nantinya. Dia mengaku kaget dengan pernyataan Alex terkait kurangnya koordinasi antarpenegak hukum padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering meminta penguatan koordinasi.

“Pak Alex berharap ada rapat koordinasi antara penegak hukum yang memberantas korupsi, kalau berharap berarti belum terjadi, maka dari itu kita mempertanyakan statement dari Pak Jokowi selama ini 'pemberantasan korupsi itu tidak boleh padam', 'pemerintah komitmen memberantas korupsi', ternyata ucapan itu sekedar ingin meredakan riuh kritik terhadap pemberantasan korupsi, tapi fungsi panglima penegakan hukum itu tidak terjadi,” ucap Kurnia.