Program Bansos Diminta Tak Dipolitisasi

Jakarta: Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansah mengatakan program bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen efektif untuk membangun kepercayaan publik. Namun, di masa-masa pemilu, bansos rawan dipolitisasi.

"Apa pun alasannya, bansos harus diletakkan pada tataran berkesinambungan. Kalau bisa berkesinambungan, bansos tidak dipolitisasi," ujar Trubur saat dihubungi, Senin, 18 Desember 2023.

Pemerintah belum lama ini membagikan bansos El Nino kepada masyarakat dan petani. Padahal, menurut dia, saat ini sudah tidak memasuki El Nino. Pemerintah juga memberikan bansos El Nino berupa subsidi uang tunai kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (PKM).

"Sekarang ada bansos El Nino, padahal sudah tidak ada El Nino. Arahnya sudah jelas kan? Dan jumlahnya (bansos) diperbanyak lagi," ujar Trubus.

Trubus menjelaskan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga memberikan bansos saat mencalonkan diri kembali periode kedua pada 2009 bersama Budiono. Bansos punya kekuatan untuk mendorong masyarakat memilih calon tertentu.

Trubus menilai program bansos yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meniru cara SBY. Bansos digulitkan untuk merebut hati pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi.

"Masyarakat bawah memilih yang memberikan bansos. Sementara bansos akan berlanjut asumsinya yang melanjutkan program sekarang, kemungkinan paslon nomor 2 karena mengatakan akan melanjutkan (program Jokowi)," terang Trubus.
 

Baca juga: Dalami Kasus Korupsi Bansos Beras, KPK Bakal Periksa Eks Mensos Juliani Batubara

Trubus menegaskan bansos merupakan program pemerintah. Menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan miskin ekstrem. Namun, ia menilai kepala daerah harus mengingatkan bansos adalah program pemerintah yang berasal dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan milik politikus tertentu.

"Agak sulit agar bansos bebas dari politisasi," ucap Trubus.

Ia menjelaskan bansos juga berefek negatif membuat masyarakat miskin ketergantungan pada program bantuan dari pemerintah. Menurut dia, pemerintah lebih baik berupaya membuka lapangan pekerjaan.

"Pemerintah seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang dibutuhkan. Tetapi saat perekonomian masyarakat membaik, masyarakat jadi melawan, pengalaman orde baru yang sangat perhatian pada orang kecil, masyarakatnya makmur ujung-ujungnya melawan pada presidennya. Sekarang bansos jadi dibuat seperti ketergantungan," jelasnya.