Aksi Boikot Produk Terafiliasi Israel Butuh Arahan Jelas dari Pemerintah

Jakarta: Aksi penolakan atau boikot terhadap produk yang terafiliasi Israel membutuhkan arahan yang jelas dan resmi pemerintah.
 
Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam mengungkapkan lantaran aksi itu merupakan bagian dari langkah politik.
 
“Dalam hal ini, kita butuh kehadiran negara. Negara harus mengatakan mana yang diboikot dan menjelaskan mengapa mereka diboikot. Kita harus punya gambaran jelas dan tidak menghakimi,” ujar Piter dilansir Media Indonesia, Rabu, 20 Desember 2023.
 
Ia mengatakan penting bagi masyarakat untuk memahami secara jelas kebenaran dan sumber fakta dari daftar produk yang diboikot.
 
Baca juga: Imbas Boikot, Impor dari Israel Turun 48,73%

Banyak gerai terdampak

Ia menyebut banyak gerai-gerai multinasional di Tanah Air yang dimiliki warga negara Indonesia terdampak.
 
Padahal, mereka menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya di dalam negeri, termasuk menggunakan pemasok bahan baku lokal.
 
“Dalam pengertian ekonomi, boikot itu membawa dampak negatif untuk Indonesia ketimbang Israel. Dampak kepada Indonesia itu langsung dirasakan terutama bagi mereka yang bekerja di perusahaan yang diboikot itu,” imbuh Piter.
 
Piter juga menjelaskan aksi boikot yang tidak terarah dapat memicu risiko pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir untuk melakukan tindakan mitigasi dan melindungi para pekerja di sana.
 
“Pemerintah harus membuka, memberikan kejelasan informasi mengenai perusahaan apa saja yang terbukti dan tidak terbukti terafiliasi dengan Israel,” ujar Piter.