DPR Minta Satgas Serius Mengatasi Judi Online Anak

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani meminta Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online) serius mengatasi judi online. Terlebih judi online sudah merambah ke anak.

“Satgas Judi Online yang telah dibentuk oleh Pemerintah harus segera melakukan upaya dan langkah konkret agar tidak ada lagi anak-anak dan remaja yang terjerumus judi online,” kata Puan melalui keterangan tertulis, Rabu, 7 Agustus 2024.

Puan mengatakan satgas harus bertindak cepat dan optimal. Sehingga, tak semakin banyak anak menjadi korban judi online.

"Pemerintah harus segera menyusun kebijakan yang lebih ketat untuk mengontrol akses ke situs judi online, termasuk memperbarui regulasi yang ada untuk lebih efektif dalam memblokir konten perjudian," ucap Puan.

Baca:  Cara Mencegah Anak Kecanduan Judi Online Berkedok Game

Ketua DPP PDIP itu meminta pemerintah untuk meningkatkan program pendidikan bagi anak-anak dan remaja mengenai risiko dan dampak negatif perjudian online. Pemerintah juga diharapkan menyediakan dukungan psikologis bagi mereka yang mungkin sudah terjebak dalam perilaku ini.

"Judi online yang dilakukan anak-anak dan remaja ini dapat memberikan dampak yang berpengaruh terhadap masa depannya, termasuk dapat merusak mental mereka. Pendampingan trauma dan psikologis untuk korban judi online harus disediakan,” ujar Puan.

Sebelumnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis data yang membuat orang tua mesti mengawasi aktivitas online anaknya. Dalam data tersebut sebanyak 197.054 anak dan remaja terlibat judi online.

Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, memparkan jumlah anak yang bertransaksi judi online (judol) berdasarkan usia dibawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak dengan. Bahkan nilainya sudah menyentuh Rp3 miliar dengan lebih dari 22 ribu transaksi.

"Kemudian usia 11 sampai 16 tahun juga sudah luar biasa banyak 4.514 anak angkanya Rp7,9 miliar dari 45 ribu transaksi. Selanjutnya paling banyak banyak adalah usia 17-19 tahun" kata Ivan dalam konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Juli 2024.