Cawe-cawe Jokowi Berpotensi Diikuti Bawahan

Jakarta: Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden boleh kampanye dan memihak berpotensi diikuti bawahannya. Sehingga, rentan menimbulkan kecurangan dan pelanggaran pemilihan umum (pemilu).

"Ini menumbuhkan pembangkangan yang dilegitimasi," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur dalam diskusi virtual, Senin, 29 Januari 2024.

Isnur mencontohkan temuan di lapangan seperti adanya pengerahan aparat keamanan dalam politik praktis. Beberapa anggota satuan polisi pamong praja (Satpol PP) ketahuan berkampanye hingga diberi sanksi.

"Pejabat dan aparat keamanan (menafsirkan pernyataan Jokowi) ini atasan saya, panglima tertinggi saya. Saya membantu (kampanye) sebagai bagian dari tugas," ujar dia.
 

Baca: Cawe-cawe Jokowi pada Calon Tertentu Dinilai Bentuk Keberpihakan Kekuasaan

Isnur menyebut fenomena itu sangat membahayakan. Sebab, seorang bawahan cenderung mengikuti perintah atau tindakan atasannya.

"Ini menuju pada aspek undang-undang pemilu dan harus berhati-hati karena berpotensi memecah belah bangsa," papar dia.

Selain itu, Isnur menangkap upaya memelihara dan mengendalikan buzzer di media sosial. Hal tersebut diduga kuat untuk mempertahankan kekuasaan melalui narasi-narasi yang dikehendaki penguasa.

"Serta dalam banyak hal kerja sama dengan lembaga survei. Survei dilakukan setelah bansos (bantuan sosial) turun, maka approval rating-nya tinggi," ucap dia.