Golkar Kaji Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bahlil: Terlalu Mahal Demokrasi Kita

Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tengah mengkaji wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Bahlil menyebut partainya yang pertama mendengungkan wacana ini

"Masih dalam kajian dan Golkar yang mendahului ngomong itu, dan itu kami pasti sama-sama dengan pemerintah untuk membicarakan," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024

Bahlil menyebut salah satu alasan menggulirkan wacana itu agar biaya pemilu lebih efisien. Menurutnya, sistem pemilihan kepala daerah sekarang terlalu mahal.

"Kan kita pikir, kita ingin demokrasi kita adalah demokrasi yang efisien, terlalu mahal ini demokrasi," terangnya.

Meski begitu, Bahlil menjamin hak-hak rakyat tetap diakomodasi. Namun, dia kembali berkata sistem yang berjalan sekarang ongkosnya terlalu mahal.

"Tetapi hak-hak rakyat jangan kita abaikan. Tetapi demokrasi kita melibatkan rakyat tapi jangan sampai mahalnya kayak gini gitu lho," bebernya.
 

Baca juga: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, KPU RI: Lumrah sebagai Bahan Diskursus

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto setuju dengan pendapat Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bahwa sistem demokrasi yang kini diterapkan di Indonesia masih memerlukan perbaikan.

Menurut Presiden Prabowo, tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi Indonesia terlalu mahal.

Prabowo memuji Bahlil yang jeli tentang perbaikan terhadap demokrasi. Ia lantas mengajak para pimpinan partai yang hadir dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar untuk menimbang pandangan tersebut.

"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" tutur Prabowo dalam sambutannya di SICC, Sentul, Bogor, Kamis, 12 Desember 2024.

Presiden Prabowo kemudian memberikan contoh ihwal sistem demokrasi yang diterapkan senumlah negara tetangga. Di mana pemilihan kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," ucap Kepala Negara.