KPK, Kejaksaan, dan Polri Diminta Bekerja Sama Berantas Korupsi

Jakarta: Indonesia memiliki tiga lembaga penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Polri. Ketiga lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah itu diharapkan dapat bekerja sama dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

"Kalau mereka bisa bersinergi satu sama lain, saya rasa itu juga cukup membantu pemberantasan korupsi kita," kata Pemerhati Hukum Yonathan Baskoro dalam program Crosscheck Medcom.id, Minggu, 29 Desember 2024.

Terlebih, Polri punya Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) yang baru dibentuk. Gebrakan Kortas Tipidkor ditunggu

Di sisi lain, Yonathan mengatakan perlu juga mendorong agar ketiga lembaga itu bekerja dengan betul-betul profesional dan tegas. Terutama dari sisi internal. Pasalnya, kata dia, banyak praktik rasuah terjadi di internal sendiri.

"Nah, inilah yang menjadi PR (pekerjaan rumah) kita jangan sampai pimpinan institusinya justru yang menjadi pelakunya malah," ungkap Yonathan.
 

Baca juga:  Mengampuni Koruptor Dinilai Menyuburkan Praktik Korupsi

Yonathan mengatakan masalah pemberantasan korupsi merupakan PR bersama dan taruhannya sangat besar. Yakni citra pemerintah di hadapan publik. Sebab, kata dia, kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi sangat rendah.

"Sangat minim sekali, nah ini sangat berbahaya ketika pemerintah mengalami yang namanya kehilangan kepercayaan publik itu bisa mengganggu stabilitas politik kita, ekonomi, dan kemana-mana," ujar dia.

Maka itu, kata Yonathan, kepercayaan ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Khususnya, pemerintahan Prabowo Subianto.

Di samping itu, Yonathan mengapresiasi dua bulan kinerja Presiden Prabowo. Pasalnya, sudah beberapa kasus korupsi terungkap.

"Kita tunggu 4 bulan lagi," ungkapnya.