Duh! Pemerintahan Jokowi Bakal Tinggalkan Banyak 'PR'

Jakarta: Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dinilai banyak meninggalkan program tak tuntas kepada pemerintahan baru. Itu tak sekadar berbagai pembangunan infrastruktur bersifat fisik, melainkan program pembangunan nonfisik.
 
"Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah utama dalam menuntaskan program prioritas adalah beberapa pembangunan infrastruktur yang diinisiasi pemerintahan Joko Widodo terutama di periode kedua kepemimpinan beliau," kata periset dari Center of Reform on Economic (CoRE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi, Minggu, 21 Juli 2024.
 
Dia tak menampik beberapa pembangunan infrastruktur yang digarap oleh pemerintah memainkan peranan penting pada perekonomian. Namun Yusuf juga menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bakal meninggalkan banyak pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan baru.
 
Pasalnya terdapat sejumlah program pembangunan yang diyakini tak dapat diselesaikan hingga masa pemerintahan Jokowi berakhir. "Ini akan menjadi pilihan bagi pemerintahan berikutnya apakah akan melanjutkan atau tidak pembangunan infrastruktur tersebut," kata Yusuf.
 
Selain meninggalkan PR dari sisi pembangunan infrastruktur, pemerintahan Jokowi juga disebut meninggalkan banyak pekerjaan yang tak tuntas dari sisi penyederhanaan birokrasi, pembangunan kualitas sumber daya manusia, hingga transformasi ekonomi.
 
Dari sisi reformasi birokrasi, misalnya, pemerintah saat ini dinilai belum cukup berhasil memastikan berbagai birokrasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kemudahan melakukan investasi.
 
"Tingginya biaya investasi di Indonesia karena masih belum efisiensinya regulasi dan juga koordinasi antar kementerian dan lembaga. Itu menjadi catatan tambahan agar pemerintahan berikutnya bisa mendorong lebih murahnya ongkos investasi sebagai wujud mendorong pertumbuhan ekonomi," tutur Yusuf.
 
"Di saat yang bersamaan pembangunan SDM juga masih akan menjadi tantangan, tidak hanya dalam bentuk mempersiapkan angkatan kerja dengan pelatihan-pelatihan tertentu, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana biaya pendidikan hingga di level yang paling awal seperti memastikan Pendidikan Anak Usia Dini dapat dinikmati oleh semua kelompok golongan pendapatan," lanjut dia.
 

Baca juga: Respons Jokowi soal Indeks Demokrasi Disebut Menurun

 

Harus pilih program mana yang akan dilanjutkan

 
Sementara itu, Analis Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor mengatakan, dalam 10 tahun terakhir memimpin roda pemerintahan, Jokowi dinilai banyak menggulirkan program pembangunan. Beberapa di antaranya diakui dapat terselesaikan, namun tak sedikit pula yang jauh dari selesai.
 
Mau tak mau, kata Reyhan, pemerintahan baru nantinya harus memilih dan memilah mana program yang dapat diselesaikan. Pasalnya program-program tersebut juga menggunakan rupiah yang bersumber dari kas negara.
 
Karenanya, penting pula bagi pemerintahan baru untuk memerhatikan pengelolaan fiskal dalam membiayai program-program tak tuntas warisan Jokowi.
 
"Selama 10 tahun, pemerintahan Jokowi sudah mengadakan dua kali tax amnesty dan melakukan harmonisasi melalui revisi UU terkait perpajakan," kata Reyhan.
 
"Namun efektivitasnya belum terlihat. Beberapa dampak positifnya memang memerlukan waktu, tetapi sangat penting bagi pemerintahan yang baru untuk tidak hanya fokus kepada pengeluaran tetapi meningkatkan pendapatan dengan menaikkan rasio pajak terhadap PDB," tukas dia.