Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dokumen Kemenkeu
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan dengan memperluas penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Hal itu menurutnya penting untuk memperkuat keuangan dan kemandirian daerah.
"Local taxing power ini dilakukan dengan terus mengidentifikasi potensi pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2024, dilansir Media Indonesia, Senin, 23 September 2024.
.jpg)
Ilustrasi. Foto: MI
Perputaran ekonomi daerah bergantung APBN
Menurut bendahara negara itu, pembangunan dan perputaran ekonomi di daerah sangat bergantung pada APBN. Bahkan perekonomian daerah bisa berhenti bila tidak ada intervensi pemerintah melalui APBN dan APBD.
"Saya sering melihat perekonomian daerah sangat tergantung dari volume dan intervensi dari APBN dan APBD. Kalau tidak ada belanja di daerah tersebut, investasi dari pemerintah maka daerah tersebut seperti berhenti," ucap dia.
Meski mendorong perluasan dan peningkatan pungutan pajak dan retribusi daerah, pemda juga harus tetap menjaga iklim investasi. Peningkatan pungutan daerah tidak boleh menghentikan potensi investasi yang sebenarnya bisa mendukung kemajuan daerah.
"Kami berharap kenaikan ini tentu tidak mengurangi gairah investasi di masing-masing daerah, tapi lebih menciptakan tata kelola yang mampu menciptakan pemerintah daerah yang kuat. Intervensi kami melalui kebijakan pajak daerah dilakukan melalui instrumen peningkatan mulai dari kebijakan pentarifan, objek pajak, serta melakukan option pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor," jelas dia.
"Dengan demikian akan terjadi sinergi pemungutan, tidak terjadi pemungutan yang bertumpuk-tumpuk. Intervensi melalui administrasi perpajakan juga sangat penting. Banyak pemerintah daerah yang administrasi perpajakannya masih sangat perlu untuk diperkuat," imbuh dia.
Streaming