Pengamat: JK Ingin Golkar Perkuat Poros Pendukung Anies

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), dinilai masih berharap Partai Golkar mendukung bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan. Dukungan Golkar akan memperkuat poros yang sudah diisi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

"Tapi ya apa yang disampaikan Pak JK ya itu menjadi sebuah pikiran dia ya untuk memperkuat barisan Koalisi Anies Baswedan, seandainya Golkar bisa masuk ke sana," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat dihubungi Medcom.id, Selasa, 1 Agustus 2023.

Kendati demikian, Golkar dinilai sulit merapat ke poros Anies. Konstruksi politik yang terbangun tak menyiratkan partai politik (parpol) berlogo pohon beringin itu akan ke KPP.

"Dari konstruksi politik yang ada saya melihatnya Golkar berat mendukung masuk Koalisi perubahan untuk mendukung Anies," ujar Ujang.

Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya pada 2021. Pemeriksaan itu akan mengindikasikan bahwa Airlangga diduga terkait dengan kasus itu.

Menurut Ujang, usai pemeriksaan itu justru makin memperlihatkan Golkar merapat ke poros pendukung Ganjar Pranowo dan ingin berkoalisi dengan PDIP. Sementara itu, bila Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Airlangga terjadi, arah dukungan Golkar diyakini ke Prabowo Subianto.

"Sejatinya Golkar arah dukungan untuk Ganjar Pranowo karena persoalan sandera politik terkait dengan persoalan kasus Airlangga di Kejaksaan itu dan tadi seandainya skema Munaslub ada, yang terjadi misalnya ke Prabowo," beber Ujang.

Sebelumnya, JK merespons soal rendahnya elektabilitas Anies pada sejumlah hasil jajak pendapat. JK menyinggung kemenangan Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2016.

"Trump juga rendah sekali elektabilitasnya menurut para peneliti," kata JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.

JK mengatakan kalkulasi elektabilitas kerap terjadi jelang pemilihan umum. Namun, ada tren yang tidak terlalu berpengaruh karena hanya ditentukan berdasarkan jumlah responden yang terbatas.