Ilustrasi. Foto: Medcom
Jakarta: Pakar kebinekaan, Sukidi, mengungkap bahwa Indonesia sedang terjerumus pada ethics scandal atau skandal etika. Skandal etika itu ditandai dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotime (KKN) yang semakin menggurita.
Hal itu disampaikannya dalam dialog nasional berjudul Etika Bernegara Pancasila yang digelar Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Jakarta. Bagi Sukidi, KKN di Tanah Air menandakan suatu fase perjalanan bangsa yang berada pada titik mengkhawatirkan.
"Karena KKN telah menjadi bagian dari penyelenggaraan kehidupan bernegara kita," kata Sukidi saat dikutip dari Media Indonesia, Sabtu, 22 Maret 2025.
Menurut Sukidi, korban dari KKN tak lain adalah masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan pelakunya merupakan mereka yang berdasi.
Ia mengatakan, KKN yang dipraktikkan harus diakui sebagai fakta yang brutal. "Ini adalah skandal etika yang akhirnya kita tolerir, karena telah menjadi satu habit," kata Sukidi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur
Lemhanas 2016-2022 Letjen (Purn) Agus Widjojo menyampaikan pertanyaan terkait siap tidaknya masyarakat menerima tatanan yang terjadi pada bangsa ini sebagai new normal atau normalitas baru. "Megnapa saya pertanyakan ini? Karena dalam kenyataan sehari-hari seolah-olah tidak ada yang berdaya, semua tidak berdaya," ujar Agus.
Jika masyarakat menerima, kondisi saat ini dinilainya tidak akan sesuai dengan semangat dan amanat para pendiri bangsa dalam Pancasila. Sementara, jika tidak, semua harus dikembalikan lagi kepada tatanan yang sesuai dengan konstitusi.
Adapun guru besar emeritus STF Driyarkara Franz Magnis Suseno berpendapat bahwa Pancasila merupakan sesuatu hal luar biasa yang dimiliki Indonesia. Pasalnya, Pancasila berhasil menyatukan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dari sisi etnisitas maupun agama.
"Pancasila berhasil melakukan sesuatu yang dalam banyak negara di dunia tidak berhasil, yaitu memecahkan masalah identitas dan negara majemuk," terang Romo Magnis.