Badan Standarisasi Nasional Perlu Didukung Anggaran yang Memadai

Jakarta: Anggota Komisi VII DPR Erna Sari Dewi meminta pemerintah mengkaji ulang terkait rendahnya alokasi anggaran untuk Badan Standarisasi Nasional (BSN). Badan tersebut dinilai memiliki peran vital dalam menjaga mutu produk nasional dan mendukung peningkatan daya saing industri nasional.

"Terkait alokasi anggaran BSN yang dipotong drastis, ini perlu dikaji ulang. Kita harus ingat bahwa BSN adalah aktor utama yang menjaga mutu produk nasional," ujar Erna dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan BSN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu, 9 Juli 2025.

Srikandi Partai NasDem itu menilai pemangkasan anggaran sangat tidak tepat. Terutama, di tengah kondisi industri nasional yang sedang menghadapi berbagai tantangan.

"Kalau kita bicara soal peningkatan daya saing industri, maka BSN harus diperkuat. Saat industri kita tidak baik-baik saja, lembaga seperti BSN justru sangat dibutuhkan," tegasnya.
 

Baca juga: Komisi III Jamin Revisi KUHAP tak Dibahas di Hotel

Erna menyatakan keprihatinannya atas perlakuan fiskal terhadap BSN yang dinilai tidak adil dibandingkan lembaga lainnya. Seharusnya, kata dia, BSN mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan fiskal negara

"Saya melihat BSN ini seperti dianaktirikan. Kalau dibandingkan dengan lembaga lain, ibaratnya seperti bawang merah dan bawang putih,' ujarnya.

Ketidakseimbangan antara kinerja BSN yang tinggi dan alokasi anggarannya yang justru menurun drastis juga menjadi sorotan. BSN mencatat realisasi anggaran sebesar 99,76 persen, tapi alokasi untuk tahun 2026 malah dipotong hingga 26 persen.

"Ini sangat tidak berbanding lurus," tegas Erna.

Erna menegaskan Fraksi NasDem merekomendasikan agar penurunan anggaran BSN dikaji ulang. Sebab, berpotensi menghambat pelayanan publik dan melemahkan sistem mutu nasional.

"Penurunan anggaran ini bisa menimbulkan stagnasi terhadap pelayanan publik, terutama dalam menjaga mutu produk nasional. Ini harus menjadi perhatian serius," ungkapnya.