Menhan Israel Perintahkan IDF untuk Buat Rencana 'Bujuk' Warga Tinggalkan Gaza

Tel Aviv: Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menginstruksikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk menyiapkan rencana keberangkatan sukarela warga Gaza ke negara lain yang bersedia menerima mereka. Perintah ini diumumkan oleh kantor Menhan Israel pada Kamis, 6 Februari 2025.

Mengutip Jewish Press pada Kamis, 6 Februari 2025, Katz menyatakan bahwa "penduduk Gaza harus diberikan kebebasan untuk meninggalkan dan beremigrasi, sebagaimana berlaku di seluruh dunia."

Ia menambahkan bahwa rencana tersebut mencakup opsi keberangkatan melalui perbatasan darat, serta pengaturan khusus untuk perjalanan melalui laut dan udara.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya Israel untuk menstabilkan Gaza pasca-perang dengan Hamas, sekaligus mendukung inisiatif Presiden AS Donald Trump terkait masa depan wilayah tersebut.

"Saya menyambut baik inisiatif berani Presiden AS Donald Trump, yang dapat memungkinkan sebagian besar populasi Gaza untuk pindah ke berbagai tujuan di seluruh dunia," ujar Katz dalam pernyataan resminya.
 

Dukungan Trump terhadap Relokasi Warga Gaza

Kebijakan ini diumumkan setelah Presiden Trump menyatakan bahwa AS akan "mengambil alih Jalur Gaza" dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Selasa, 4 Februari 2025. Mengutip Jewish Press, Trump menegaskan bahwa Gaza tidak lagi aman untuk dihuni dan bahwa "warga Gaza tidak boleh kembali ke wilayah tersebut."

"Kita tidak bisa membiarkan orang kembali ke Gaza sekarang. Anda tidak bisa tinggal di sana. Saya pikir kita perlu lokasi lain," ujar Trump.

Ia menyebut bahwa tempat baru bagi warga Gaza harus "indah, permanen, dengan rumah layak, di mana mereka bisa hidup bahagia dan tidak terbunuh setiap hari."

Trump juga menekankan bahwa AS akan menciptakan pembangunan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja dan perumahan bagi mereka yang terpaksa meninggalkan Gaza.

"Jika mereka kembali, hasilnya akan tetap sama seperti yang terjadi selama 100 tahun terakhir," tegasnya.
 

Baca Juga: Ikuti Trump, Israel Keluar dari Dewan HAM PBB

 

Implikasi dan Respons Internasional

Meskipun Katz menyebut skema relokasi ini sebagai solusi "win-win" bagi warga sipil Gaza dan keamanan Israel, rencana ini menuai berbagai respons dari komunitas internasional. Beberapa negara, termasuk Yordania dan Mesir, telah menyatakan keberatan terhadap skema relokasi massal warga Palestina, terutama yang dapat mengubah demografi regional.

Sementara itu, Katz menekankan bahwa negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, dan Norwegia yang sering mengkritik Israel, seharusnya "secara hukum wajib" menerima warga Gaza jika mereka benar-benar peduli terhadap hak asasi manusia.

"Kemunafikan mereka akan terbongkar jika mereka menolak melakukannya," ujarnya.

Menteri Pertahanan Israel juga menyebut Kanada sebagai negara yang memiliki program imigrasi yang sudah mapan dan sebelumnya telah menyatakan kesediaan untuk menerima pengungsi dari Gaza.

"Rencana ini dapat memfasilitasi rekonstruksi Gaza yang demiliterisasi dan bebas dari ancaman, setelah era Hamas berakhir," tambah Katz.

Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai bagaimana skema ini akan diimplementasikan dan negara mana yang akan setuju menerima warga Gaza yang ingin beremigrasi.