Legislator Sebut Pertamina Mendukung Penegakan Hukum yang Berjalan di Kejagung

Jakarta: Anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo menilai Pertamina sangat mendukung Kejaksaan Agung dalam melakukan penegakan hukum. Termasuk, dalam penetapan status tersangka MRC.

”Ini menunjukkan manajemen Pertamina mendukung upaya Kejagung,” kata Sartono melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 14 Juli 2025.

Sikap manajemen Pertamina tersebut, ucap Sartono, sejalan dengan komitmen politik Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sistem ekonomi nasional yang bersih dan adil. Termasuk di dalamnya, upaya membuka kasus korupsi tahap demi tahap, seperti membongkar kartel migas.

”Jika ingin menciptakan BUMN yang sehat dan mandiri, maka pemberantasan korupsi adalah langkah pertama yang tidak bisa ditawar,” jelas dia.

Sartono berharap tidak ada lagi praktik rente dan mafia. Dengan demikian, diharapkan Pertamina sebagai BUMN strategis terus menuju ke arah yang lebih baik.

Manajemen Pertamina, kata dia, memang terus membenahi diri, antara lain dalam hal digitalisasi dan transparansi. Sartono berharap Pertamina juga terus memperkuat Good Corporate Governance dan menjadikan sebagai prioritas utama.

“Di Komisi VI DPR RI mitra utama dari BUMN/Pertamina, kami siap untuk terus bekerja sama menjalankan tugas mengawasi keterbukaan sehingga betul-betul terasa di praktiknya. Dengan demikian, Pertamina dan BUMN lain dapat benar-benar mengelola kekayaan bangsa dan disalurkan kepada seluruh Rakyat, terciptanya Indonesia yang sejahtera seperti cita-cita kita semua,” ucap Sartono.
 

Baca Juga:  Kejagung Kembali Tetapkan 9 Tersangka dalam Kasus Korupsi Minyak Mentah

Hal senada disampaikan pengamat hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Menurut dia, penetapan MRC dan delapan orang lainnya sebagai tersangka kasus minyak mentah menggambarkan Pertamina mendukung langkah Kejagung. Fickar mengatakan Pertamina memang terus membaik dan serius menciptakan kondisi perusahaan yang lebih bersih.

”Pertamina terlihat mendukung aparat untuk membongkar kasus-kasus korupsi di lembaganya. Kelihatannya memang sedang bersih-bersih,” ujar dia.

Bahkan, menurut Fickar, Pertamina sudah mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance dengan baik. Di antaranya, melalui penerapan transparansi di berbagai bidang. Karena itu, lanjut Fickar, dengan terungkapnya kasus korupsi ini, menjadi momentum untuk terus menerus memperbaiki sistem di perusahaan tersebut.

”Pertamina tidak boleh memberi toleransi terhadap pelanggaran sekecil apa pun,” ujar dia.