AS dan Ukraina Laporkan Kemajuan Besar dalam Perundingan Damai di Jenewa

Jenewa: Delegasi Amerika Serikat (AS) dan Ukraina mencapai apa yang mereka sebut sebagai kemajuan paling substansial sejauh ini dalam perundingan damai intensif di Jenewa yang bertujuan mengakhiri perang Rusia–Ukraina.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan bahwa perundingan pada Minggu, 23 November, menandai sebuah terobosan penting dalam proses diplomatik, dengan delegasi berhasil maju secara signifikan pada berbagai aspek dari proposal perdamaian komprehensif yang terdiri dari 28 poin.

Rubio mengatakan kepada wartawan di Misi AS di Jenewa bahwa sesi awal tersebut merupakan “pertemuan paling produktif dan bermakna dalam seluruh proses ini,” seraya menyebut bahwa diskusi telah berkembang ke tahap pembahasan detail tiap poin.

Melansirn dari Yeni Safak, Senin, 24 November 2025, ia memastikan para delegasi telah terbagi dalam kelompok kerja kecil untuk mematangkan usulan dan mempersempit perbedaan yang tersisa, serta menyatakan keyakinannya bahwa baik Ukraina maupun AS pada akhirnya akan dapat menerima kesepakatan yang mulai terbentuk.

Kepala Staf Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, membenarkan penilaian positif tersebut. Ia menyatakan bahwa “kami mengalami kemajuan yang sangat baik, dan kami bergerak menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan yang layak diterima rakyat Ukraina.”

Yermak menegaskan bahwa rakyat Ukraina menginginkan perdamaian “lebih dari siapa pun di planet ini” dan berterima kasih kepada mitra Amerika atas komitmen mereka dalam proses diplomatik. Kedua pejabat menyebutkan bahwa negosiasi di tingkat teknis akan berlanjut hingga Minggu malam untuk memperkuat capaian hari itu.

Meski terdapat kemajuan, rencana perdamaian yang diusulkan AS tetap menimbulkan kekhawatiran di kalangan mitra internasional Ukraina. Draf proposal tersebut kabarnya meminta Ukraina menyerahkan lebih banyak wilayah kepada Rusia, menerima pembatasan kemampuan militer, dan secara resmi meninggalkan aspirasi keanggotaan NATO.

Para pemimpin dari sembilan negara Eropa serta Jepang, Kanada, dan pejabat senior Uni Eropa secara bersama-sama memperingatkan bahwa pembatasan militer tersebut dapat membuat Ukraina rentan terhadap agresi di masa depan. Hal ini menambah kompleksitas keputusan yang harus diambil Presiden Volodymyr Zelenskyy terkait kedaulatan nasional dan kemitraan internasional.

Baca juga:  Zelensky Bahas Proposal Perdamaian AS dengan NATO dan Uni Eropa