Pramono Ingin Semua Parkiran yang Dikelola Pemprov DKI Pakai Sistem Nontunai

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung langkah Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta yang telah menyegel beberapa lahan parkir ilegal di Ibu Kota. Pramono akan mendorong seluruh area parkir yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melakukan transaksi secara nontunai atau cashless.

"Bagaimana pun urusan perparkiran ini harus segera diselesaikan. Saya akan mendorong untuk semua perparkiran yang dikelola Pemda itu harus cashless. Tidak boleh lagi transaksinya manual," tegas Pramono di Balai Kota, Kamis, 2 Oktober 2025.

Ia juga menilai langkah Pansus Perparkiran DPRD DKI yang menyegel sejumlah titik parkir bermasalah sejalan dengan semangat pemerintah daerah. Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan komitmen yang sama dalam menata sistem parkir Jakarta agar lebih transparan dan akuntabel.

"Tetapi tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman DPRD. Makanya saya sampaikan ke mereka, Balai Kota memberikan dukungan sepenuhnya untuk itu," ungkap Pramono.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta melakuakan sidak ke empat lokasi parkir off street yang tidak berizin pada Rabu, 1 Oktober 2025.

Keempat lahan parkir yang disegel yakni Apartemen Sentra Timur di Pulo Gebang dengan operator parkir PT Duta Selaras Solusindo; Universitas BSI Kampus Pemuda di Rawamangun dengan operator Yayasan BSI Rawamangun; Gedung Lembaga Bahasa LIA Pengadegan dengan operator Kopkar Yayasan Lembaga Bahasa LIA; dan Cikini Gold Center dengan operator PT Rodial Indonesia.


Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta segel salah satu lahan parkir liar. Foto: MI

Keempat lokasi parkir langsung disegel dan dipasang stiker oleh Dinas Perhubungan DKI. Gerbang parkir yang disegel tersebut dilarang untuk beroperasi hingga perizinan selesai dilakukan.

Selain keempat lokasi tersebut, Pansus telah menyegel lebih dari 20 lokasi parkir ilegal yang ada di di Jakarta.