Harga Jual Anjlok, Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Niaga Singkong

Jakarta: Nasib petani singkong di berbagai wilayah Indonesia menghadapi tantangan berat akibat harga jual di tingkat petani yang anjlok. Persoalan yang sudah berlangsung berbulan-bulan ini disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia (DPN TMI) Don Muzakir.

Menurut Don, perbaikan tata niaga singkong dan kebijakan larangan impor akan menyelematkan ekonomi keluarga petani singkong yang merugi. Ia menilai, anjloknya harga singkong dalam negeri diakibatkan karena industri yang menyerap singkong petani di bawah harga acuan Rp1.350 per kilogram (kg).

"Selama ini tapioka impor dengan harga Rp600-Rp800 membuat tepung tapioka dalam negeri kolaps. Adapun perusahaan yang membeli singkong dengan harga yang berbeda-beda, misalnya ada perusahaan yang membeli singkong sesuai harga yang sudah ditetapkan Rp1.350 per kilogram, tapi ada perusahaan lain yang membeli lebih rendah, misalnya Rp1.200 per kilogram maka harus ditertibkan sehingga tercipta keadilan," pinta Don seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu, 25 Mei 2025.

Don melanjutkan, kebijakan larangan impor tepung tapioka sangat diperlukan untuk mengakhiri anjloknya harga singkong dan menjaga keberlanjutan industri dalam negeri. Dengan dibatasinya keran impor tepung tapioka, industri menyerap singkong petani sesuai harga acuan Rp1.350 per kilogram.

"DPN TMI berharap secepatnya larangan terbatas diterbitkan agar industri dapat mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan harga yang telah ditetapkan," ujar Don.

Ia pun mengingatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang berkali-kali menekankan fokus utama pemerintahannya adalah berswasembada pangan dan melindungi petani.

"Perlindungan di sini paling utama adalah kesejahteraan petani melalui harga yang adil tanpa membuat pelaku usaha/industri singkong dalam negeri terbebani, artinya mereka tetap beroperasi dengan baik," tutur dia.

"Kami di DPN TMI melihat komitmen Priseden Prabowo terhadap petani dan pertanian sangat baik dan ini diterjemahkan dengan baik pula oleh Pak Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang berkomitmen melindungi petani singkong lokal," tambah Don.
 

Baca juga: Menteri ESDM Diminta Wajibkan Perusahaan Biodiesel Bermitra dengan Petani

(Singkong. Foto: Medcom.id)
 

Berharap petani dan industri tumbuh bersama

Sebelumnya, Wamentan Sudaryono menyatakan pemerintah ingin kualitas singkong petani baik, menambah kuantitas, dan hasilnya terbeli dengan harga yang baik. 

"Pernyataan Wamentan tersebut adalah bukti keseriusan Presiden untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi petani singkong kita," sebut Don.

Oleh karenanya, DPN TMI mendorong dan mendukung kebijakan pemerintah agar kedua pihak, petani dan industri dalam negeri, tumbuh bersama. 

DPN TMI menyerukan kepada stakehaolder terkait untuk pertama, menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) singkong di tingkat petani, yang mencerminkan biaya produksi danmargin keuntungan yang wajar.

Kedua, mengawasi praktik tengkulak dan dugaan permainan harga oleh segelintir pihak yang menguasai rantai pasok (mencegah sturktur pasar oligopsoni).

"Ketiga, mendorong program hilirisasi singkong dan industri olahan berbasis desa agar nilai tambah bisa dirasakan petani dan keempat, membangun skema kemitraan yang adil antara petanidan industri pengolahan singkong, termasuk model kontrak harga jangka panjang yang transparan," tegas Don.