Fraksi PKB Setuju Tunjangan DPR Dibatalkan

Jakarta: Aksi unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah terus berlanjut hingga saat ini. Unjuk rasa ini bermula dari tuntutan rakyat yang meminta agar tunjangan rumah DPR dibatalkan. 
 
Menyikapi hal itu Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku setuju untuk mengevaluasi ataupun menghentikan tunjangan bagi anggota DPR. Jazil mengimbau anggota Fraksi PKB untuk meningkatkan kinerjanya. 
 
“PKB setuju untuk mengevaluasi bahkan menyetop tunjangan DPR dengan mendorong kinerja DPR lebih meningkat,” ujar Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid kepada Metrotvnews.com, Sabtu, 30 Agustus 2025. 
 
Jazil juga berharap para demonstran tidak bertindak anarkis sehingga dapat menenangkan suasana yang lebih kondusif.
 
“Kita berharap semuanya dapat menenangkan keadaan dan menahan diri agar tidak menjurus pada aksi anarkis,” kata Jazil.
 

Baca juga: Fraksi Golkar Setuju Pembatalan Tunjangan Rumah DPR

 
Sebelumnya, fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar tunjangan perumahan anggota DPR dibatalkan. Permintaan itu merespons tuntutan rakyat. 
 
"Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang diluar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah melalui keterangan tertulis, Sabtu, 30 Agustus 2025.
 
"Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang diluar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah melalui keterangan tertulis, Sabtu, 30 Agustus 2025.