JK: Pemilu 2024 yang Terburuk, Sudah Diatur yang Punya Uang

Depok: Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) menyebut Pemilu 2024 telah diatur oleh sejumlah orang yang punya duit. Dia menilai Pemilu 2024 sebagai yang terburuk. 

"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 55 (1955). Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," kata Kalla dalam diskusi politik di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis, 7 Maret 2024.

Dia juga menyebut penilaian itu dikarenakan banyaknya kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024. Menurutnya, masyarakat sudah mulai sadar akan permainan kotor dalam pencarian suara tahun ini.

"Kita melihat dari berbagai pandangan, berbagai kemarahan, berbagai protes karena pemilu ini tidak transparan, banyak kecurangan, banyak hal-hal yang menyebabkan demorkasi itu tidak berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan," ucap Kalla.

JK turut menyoroti adanya penggunaan bansos yang digerakkan saat pemilu. Menurut dia, pihak yang menggunakan strategi pemenangan itu membuat masalah saat ini.

"Mulai dari masalah dana bansos yang besar, macam-macam yang besar, masalah ancaman, maslaha bujukan, gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya saya katakan tadi maka demokrasi yang kita harapkan mendambakan suara rakyat, menjadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan pemilu yang lalu, itu yang terjadi," terang Kalla.
 

Baca:  Jusuf Kalla Ungkap Alasan Belum Bertemu Megawati

JK menyebut banyak yang harus dibenahi dalam Pemilu 2024. Evaluasi menyeluruh juga harus dilakukan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia.

"Nah, sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintahan demokratis dengan pemiu ini, yang bagi kita, banyak pihak yang menilai ya ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi," ujar Kalla.

Kalla berharap pembenahan, dan evaluasi tidak disepelekan. Menurutnya, Indonesia bakal kembali ke zaman otoriter jika keburukan dalam pemilu tahun ini dilazimkan.

"Apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter, itu saja masalahnya sebenarnya," ucap Kalla.