Swasembada Beras Bergantung pada Kebijakan Pemerintahan Berikutnya

Jakarta: Pengamat pertanian Syaiful Bahari menegaskan, apabila pemerintah ingin mewujudkan swasembada beras di 2027, bergantung kepada bagaimana kebijakan pemerintahan baru yang dipimpin Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
 
Syaiful menilai pemerintahan baru harus memiliki komitmen untuk memperbaiki infrastruktur dan tata kelola produksi pertanian, khususnya padi.
 
Ia menyebut saat ini terdapat tiga persoalan utama mengapa Indonesia di dua tahun terakhir ini terjebak menjadi negara pengimpor beras terbesar sepanjang sejarah.
 
"Persoalan pertama, menurunnya komitmen kebijakan anggaran di sektor pertanian pangan selama sepuluh tahun terakhir, terutama ketersediaan pupuk, sehingga mengganggu produksi padi nasional," kata Syaiful, Senin, 29 Juli 2024.
 

Baca juga: Mentan Girang Produksi Padi Surplus 700 Ribu Ton

 

Tak ada penambahan lahan pertanian

 
Persoalan kedua, lanjut Syaiful, adalah tidak adanya penambahan lahan pertanian. Bahkan yang terjadi banyak lahan produktif dikonversi menjadi lahan nonpertanian.
 
"Sebaliknya, pemerintah menutupi kekurangan lahan pertanian dengan mencari lahan-lahan yang tidak produktif dan berbiaya mahal," imbuh dia.
 
Persoalan ketiga yaitu lemahnya riset dan pengembangan teknologi pertanian. Misalnya seperti inovasi bibit yang jauh tertinggal dengan negara-negara lain.
 
"Dengan demikian, jika hal-hal di atas tidak segera dibenahi oleh pemerintahan yang baru, maka Indonesia akan tetap bergantung kepada beras impor dari luar," tukas Syaiful.