Senator: RUU DKJ Harus Mengakomodasi Kepentingan Masyarakat Betawi

Jakarta: Anggota DPD Sylviana Murni menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) harus mengakomodasi kepentingan masyarakat betawi. Misalnya, calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) yang memimpin Jakarta berasal dari unsur betawi.

Sylvi memaparkan usulan ini dalam rapat pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU DKJ di Badan Legislasi (Baleg). "Ini bagaimana kita mengakomodir kepentingan masyarakat Betawi sebagai tuan rumah atau unsur Betawi ini sebagai tuan rumah yang juga diberikan kesempatan," kata Sylvi dalam rapat di ruangan Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.

Sylvi mengatakan maksud dari unsur itu bukan berarti orang Betawi asli. Sosok calon pemimpin itu cukup dikategorikan sebagai orang yang punya kontribusi, prestasi, serta memberikan kemanfaatan banyak pada masyarakat Betawi dan Jakarta.

"Contohnya Pak Ketua, Pak Pimpinan Baleg walaupun bukan asli Jakarta tapi memberikan kontribusi terhadap UU DKJ, nah ini juga bisa partainya menunjuk, mengusulkan," ujar Sylvi.