Mantan Gubernur BI Anggap Pelemahan Rupiah Saat Ini Masih Wajar

Jakarta: Fluktuasi nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir dinilai lumrah. Pergerakan naik turun itu dianggap relatif masih lebih baik dibanding negara lain. Apalagi posisi cadangan devisa masih cukup tinggi, yakni USD139 miliar pada Mei 2024.

"Rupiah berfluktuasi itu tentu saja. Tapi ya kita itu masih oke. Cadangan devisa masih sekitar USD130 miliar, tidak jelek sama sekali," ujar Gubernur Bank Indonesia periode 1993-1998 Soedrajad Djiwandono saat memberikan kuliah umum dalam acara Midyear Banking and Economic Outlook 2024 oleh Infobank, Selasa, 2 Juli 2024.

Dia juga meminta otoritas moneter maupun pemerintah tak terlalu khawatir jika nantinya nilai rupiah terus melemah hingga menembus Rp17 ribu per USD. Alih-alih khawatir berlebih dan menimbulkan kegaduhan, pemangku kebijakan mesti bisa mempersiapkan diri dan kebijakan mitigasi yang tepat.

Pasalnya, menurut Soedrajad, penguatan dolar diperkirakan masih akan terus berlanjut. Itu akibat kebijakan suku bunga tinggi The Federal Reserve (The Fed) yang berlangsung cukup lama. Prakiraan pasar soal pemangkasan suku bunga pun tampak pudar setelah The Fed mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 5,25 persen hingga 5,50 persen bulan lalu.

Penguatan dolar AS juga disebut akan tetap terjadi meski nantinya The Fed memangkas suku bunga acuannya. Sebab, nilai tukar mata uang Negeri Paman Sam itu tetap menguat meski banyak negara mulai mempromosikan pembayaran dengan mata uang lokal.
 

Baca juga: Rupiah Sore Ini Ambruk 0,46%

 

Khawatir bikin inflasi mencekik

Hal yang paling mengkhawatirkan dari terus menguatnya dolar AS ialah dampak menjalar ke sektor riil di dalam negeri. "Yang kita takutkan adalah efek terakhir ke sektor riil dan menyebabkan inflasi. Harapan saya, mudah-mudahan ini jangan ke sektor riil," tutur Soedrajad.

Dia juga mengaitkan pelemahan rupiah itu dengan kondisi pendapatan negara yang menurutnya masih cukup lemah. Hal itu terlihat dari rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang konsisten rendah di kisaran 10 persen. Padahal dari segi jumlah penduduk, rasio itu mestinya tinggi.

"Harus bisa menaikan itu, kesungguhan efektivitas penarikan, tidak dibuka kesempatan kongkalikong pejabat pajak dan pembayar pajak, itu akan meningkatkan penerimaan," sebut dia.

"Kalau itu dilakukan tax ratio bisa naik dua persen, itu memang tantangan besar, tapi bukan mustahil. Tidak boleh pesimistis," jelas Soedrajad.