Gerindra Hormati Hasil Pilkada Jakarta, Namun Tetap Gugat ke MK

Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya menghormati hasil Pilkada Jakartta 2024 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta. Pasangan calon nomoe urut 3 Pramono Anung-Rano Karno ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024.

"KPU sebagai lembaga yang berwenang menjalankan Pilkada sudah mengumumkan dan hasilnya kita semua sudah tahu. Tentu saja kita menghormati dan menjunjung tinggi atas apa yang sudah diumumkan oleh KPU terhadap hasil Pilkada Jakarta," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 9 Desember 2024.

Namun, kata Muzani, pihaknya akan tetap melayangkan gugatan hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengatakan MK yang mengesahkan hasil Pilkada Jakarta.

"Nanti kita ikuti semuanya," ujar dia.
 

Baca juga: Muzani: Kehormatan Besar jika Jokowi Mau Gabung Gerindra

KPUD Jakarta mengumumkan pasangan Pramono-Rano keluar sebagai pemenang Pilkada Jakarta dengan raihan 50,07 persen suara. Pramono-Rano mengalahkan pesaing terkuatnya, paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK)-Suswono (RIDO) yang meraih 39,40 persen suara.

Kubu RIDO menggugat hasil Pilkada Jakarta ke MK. Salah satu poin gugatan RIDO ialah soal banyaknya warga Jakarta yang tak menerima formulir undangan mencoblos (C6)

Ketua Tim Pemenangan RIDO Ahmad Riza Ptria (Ariza) enggan menuding banyaknya warga tak menerima undangan mencoblos disengaja atau tidak. Menurutnya, tinggilnya angka golput bukan karena keinginan warga, melainkan karena mereka tidak mendapat formulir C6. 

Tim Pemenangan RIDO juga mengeklaim menerima 2 ribu laporan dari warga yang mengaku tidak menerima formulir C6. Padahal, mereka masih memiliki hak pilih yang sah.

Ia menyebut peristiwa ini membuat masyarakat enggan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melaksanakan hak pilihnya. Sehingga, angka partisipasi masyarakat di Pilkada Jakarta cukup rendah.

"Setidaknya, banyak laporan yang menyampikan banyak tidak menerima undangan. Bahkan, ada beberapa orang tertentu yang dengan sengaja mempengaruhi tokoh-tokoh masyarakat untuk tidak datang ke TPS," ungkap Ariza.