Soroti Kasus Chromebook, Pakar IT: ChromeOS Lebih Aman dari Windows

Jakarta: Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus bergulir. Pakar IT Asset Management, Ali Akbar, meminta publik dan aparat penegak hukum melihat kebijakan ini dari kacamata tata kelola teknologi yang komprehensif.

Ali menilai, dalam proyek berskala nasional, penggunaan Chrome Device Management (CDM) atau sistem manajemen perangkat bukan sebuah pemborosan, melainkan kebutuhan dasar untuk menjaga akuntabilitas.

“Ada tiga fungsi utama CDM: pertama akuntabilitas untuk tahu posisi perangkat; kedua monitoring penggunaan; dan ketiga pencegahan risiko seperti kontrol aplikasi jarak jauh,” ujar Ali dalam keterangan tertulis, Minggu, 4 Januari 2026.

Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa mendakwa pengadaan Chromebook dan CDM periode 2019–2022 tidak bermanfaat dan merugikan negara sebesar Rp2,18 triliun. Kasus ini menyeret nama mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait dugaan aliran dana sebesar Rp809,56 miliar.
 

Baca Juga:  Kasus Chromebook Dinilai Tidak Memiliki Mens Rea

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. MI/Tri

Dia menilai anggapan CDM merupakan pemborosan berakar pada minimnya pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan perangkat. Menurut dia, mengelola belasan perangkat TIK tidak bisa disamakan dengan mengelola ribuan hingga jutaan laptop yang tersebar di berbagai daerah.

“Kalau dibilang pemborosan, biasanya konteksnya berbeda. Mengelola 10 laptop tentu beda dengan mengelola jutaan laptop,” kata Ali

Keamanan ChromeOS vs Windows

Selain masalah manajemen, Ali menyoroti aspek keamanan Chromebook. Secara arsitektur, ChromeOS yang berbasis Linux diklaim memiliki risiko terpapar virus yang jauh lebih kecil dibandingkan sistem operasi Windows.

“Secara keamanan, ChromeOS dan Linux itu relatif lebih minim risikonya dibanding Windows. Itulah mengapa pengguna OS ini jarang memerlukan antivirus tambahan,” tambah Ali.

Analisis Biaya Menyeluruh

Dia menekankan bahwa kebijakan digital pemerintah tidak bisa dinilai secara parsial. Cost-benefit analysis harus dilakukan secara end-to-end, mulai dari fisik perangkat, sistem operasi, hingga sistem pengelolaannya.

“Di IT tidak bisa dilihat sepotong-sepotong. Jika logika kebijakan digital tidak dipahami secara utuh, komponen teknis yang lazim dalam tata kelola IT berisiko disalahartikan sebagai kesalahan kebijakan atau pemborosan,” ujar Ali