Rehabilitasi Sawah Pascabencana Sumatra Kunci Ketahanan Pangan Nasional

Jakarta: Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, mengatakan bahwa alokasi anggaran Rp877 miliar untuk rehabilitasi puluhan ribu hektare sawah terdampak bencana di wilayah Aceh dan Sumatra harus menjadi prioritas strategis. Langkah ini dinilai krusial guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.

“Rehabilitasi lahan pertanian jangan hanya dipahami sebagai proyek pemulihan fisik sawah, melainkan bagian dari strategi perlindungan ketahanan pangan nasional jangka panjang,” kata Alex dalam keterangannya, Sabtu, 9 Mei 2026.
 

Alex menjelaskan bahwa kerusakan lahan pertanian akibat banjir dan longsor di Sumatra tidak hanya memukul ekonomi petani lokal, tetapi juga mengancam stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat nasional. 

Ia menekankan bahwa rehabilitasi lahan seluas 94.742 hektare di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tersebut harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran agar petani bisa segera kembali menanam.

“Bencana yang merusak lahan pertanian pada dasarnya tidak hanya berdampak pada petani di tingkat lokal, tetapi juga memengaruhi stabilitas produksi pangan, distribusi hasil pertanian, hingga potensi tekanan harga pangan di tingkat masyarakat,” tuturnya.

Dia juga mendorong evaluasi ketahanan infrastruktur pertanian Indonesia. Menurutnya, rehabilitasi fisik harus dibarengi dengan penguatan mitigasi, seperti perbaikan sistem irigasi, drainase, dan perlindungan daerah aliran sungai di kawasan rawan bencana agar kerusakan serupa tidak terus berulang setiap musim ekstrem.


Ilustrasi longsor. Foto: Dok. Medcom.id.

“Tanpa langkah mitigasi, rehabilitasi berisiko hanya menjadi pola pemulihan berulang tanpa penyelesaian akar persoalan. Ketahanan pangan nasional ke depan tidak lagi cukup bergantung pada luas lahan tanam, tetapi pada kemampuan sistem pertanian bertahan menghadapi cuaca ekstrem,” jelas Alex.

Lebih lanjut, Alex meminta agar proses rehabilitasi ini diintegrasikan dengan perlindungan sosial bagi petani yang kehilangan modal produksi. Komisi IV DPR memastikan akan mengawal transparansi penggunaan anggaran tersebut untuk menjamin hak-hak petani terpenuhi dan stabilitas pangan nasional tetap terjaga.

“Perhatian negara terhadap sawah terdampak bencana harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih strategis, dengan memperkuat ketahanan pertanian dan memastikan petani tidak terus-menerus menjadi kelompok paling rentan,” ucap dia.