Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Jasa Raharja Dorong Penguatan Integrasi Data

Bandar Lampung: PT Jasa Raharja (Persero) menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi pelayanan Samsat melalui penguatan integrasi data lintas instansi. Langkah ini diambil guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Samsat Tahun 2026 di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa, 14 Juli 2026. Mengusung tema "Sinergi Pelayanan Samsat yang Profesional dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan PKB, BBNKB, PNBP, dan SWDKLLJ, Opsen PKB, serta Opsen BBNKB", Rakornas ini menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan.

Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi, Kasubdit STNK Korlantas Polri Kombes Pol. Dedy Suhartono, jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dari seluruh Indonesia, serta para Pembina Samsat Nasional.


Rakornas Samsat Tahun 2026 di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa, 14 Juli 2026. (Dok Jasa Raharja)

Dalam pemaparannya, Muhammad Awaluddin menyoroti masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara nasional. Berdasarkan data hingga Juni 2026, dari sekitar 51,9 juta kendaraan yang telah memasuki masa jatuh tempo pembayaran PKB, baru sekitar 24 juta kendaraan yang memenuhi kewajibannya.

Artinya, tingkat kepatuhan nasional baru menyentuh angka 46,28 persen, sementara sekitar 27 juta kendaraan lainnya masih menunggak pajak.

"Transformasi pelayanan Samsat harus berorientasi pada integrasi data. Dengan memanfaatkan big data serta menghubungkan informasi lintas instansi, kita dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif sehingga strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat disusun sesuai karakteristik masing-masing daerah," ujar Awaluddin.

Menurutnya, penguatan integrasi data seperti data registrasi kendaraan dan perpajakan merupakan fondasi penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Awaluddin menegaskan pentingnya memperkuat sinergi tiga pilar Pembina Samsat Nasional yakni Kemendagri, Korlantas Polri, dan Jasa Raharja bersama pemerintah daerah.

"Kolaborasi antarlembaga perlu ditingkatkan menjadi sebuah orkestrasi berbasis data. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat lebih adaptif terhadap kondisi di masing-masing daerah, sekaligus menghadirkan pelayanan Samsat yang semakin mudah, cepat, dan memberikan kepastian kepada masyarakat," tambahnya.

Momentum Peningkatan Kualitas Layanan

Sejalan dengan hal tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa Rakornas Samsat 2026 adalah momentum penting untuk memperkuat sinergi dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Forum ini juga dimanfaatkan untuk menyosialisasikan kebijakan terbaru serta mendorong lahirnya inovasi pelayanan di daerah.

"Pelayanan Samsat harus terus bertransformasi melalui penguatan sinergi, inovasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Dengan saling berbagi pengalaman dan menghadirkan berbagai terobosan, kami optimistis kinerja Samsat akan semakin optimal dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pendapatan daerah," tegas Fatoni.

Sebagai bagian dari Tim Pembina Samsat Nasional, Jasa Raharja berharap penguatan kolaborasi serta pemanfaatan teknologi informasi melalui ekosistem Samsat modern ini dapat memberikan kontribusi nyata. Tidak hanya untuk mempercepat transformasi layanan publik, tetapi juga berdampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara dan daerah demi mendukung pembangunan nasional.