Kemenkeu: 100 Juta Warga Indonesia Terancam Tak Punya Tabungan Pensiun di 2038

Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya Kemenkeu Adi Budiarso. Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga

Kemenkeu: 100 Juta Warga Indonesia Terancam Tak Punya Tabungan Pensiun di 2038

Husen Miftahudin • 12 February 2026 14:56

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperingatkan masyarakat Indonesia untuk rajin menabung, termasuk memiliki tabungan pensiun sebagai jaminan kemandirian finansial dan mempertahankan gaya hidup layak saat tidak lagi aktif bekerja.

Direktur Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya Kemenkeu Adi Budiarso mengakui malas menabung menjadi kebiasaan buruk masyarakat Indonesia. Hal ini menjalar hingga kebiasaan malas menabung untuk masa pensiun.

Walhasil, banyak orang-orang Indonesia yang masuk usia pensiun kesulitan finansial, ketergantungan pada orang lain, hingga ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar atau kesehatan.

Menurut Adi, ini menjadi ancaman serius bagi perekonomian nasional. Sebab, sebut dia, terdapat 100 juta orang Indonesia yang terancam tidak memiliki tabungan pensiun pada 2038 mendatang.

"Kita harus wake up call. Kita punya potensi besar, tapi tantangan kita adalah habit kita, kebiasan kita, dan ini akan mendukung financial security ke depan. Karena kalau kita tidak punya tabungan pensiun, artinya nanti 100 juta penduduk Indonesia yang akan pensiun di 2038, itu langsung tidak punya tabungan hari tua," tukas Adi dalam rangkaian acara Metro TV Sharia Economic Forum: Accelerating Growth and Prosperity: Path to Global Impact di The Tribrata Hotel, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026
 

Berdasarkan data yang dipaparkan Adi, sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) pada klaster asuransi pensiun hanya memiliki pangsa pasar (market share) sebesar lima persen. Secara nasional, total market share tabungan asuransi pensiun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 13 persen.

Angka itu jauh tertinggal ketimbang Malaysia dengan tingkat tabungan asuransi pensiunnya yang sudah mencapai 80 persen terhadap PDB. Apalagi dengan Australia yang tingkat tabungan asuransi pensiunnya mencapai 150 persen terhadap PDB.

"Australia sudah 150 persen dari GDP, karena kebiasaan menabungnya itu sudah dipupuk sejak muda, sejak mereka pertama bekerja. Jadi balik lagi, aspirasi yang besar kita tadi (menjadi raja ekonomi syariah dunia) harus kita mulai cocokan dengan behaviour masyarakat kita yang terlalu banyak 'uang dikonsumsi, tapi tidak ditabung'," tukas Adi.


Metro TV menggelar Sharia Economic Forum 2026 di Tribrata Dharnawangsa. Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga

Dari data yang Adi paparkan, rata-rata masyarakat Indonesia hanya menabung sebesar tiga persen dari penghasilan (take home pay) yang didapatkan. Padahal jika ingin merdeka finansial, maka tingkat menabung terhadap penghasilan adalah sebesar 10 persen.

"Ini sudah harus dimulai sejak sekarang. Masyarakat kita yang penghasilannya rata-rata Rp6,6 juta, walaupun rata-rata aslinya hanya Rp3,3 juta, harus nabung minimal 10 persen dari take home pay-nya. Itu wajib!" tegas Adi.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Misbahol Munir)