Industri Film Mulai Dilirik Bank, OJK Buka Peluang Crowdfunding hingga Agunan IP

Diskusi dan pemaparan laporan JAFF Market 2026. Foto: Metrotvnews.com/Nopita Dewi.

Industri Film Mulai Dilirik Bank, OJK Buka Peluang Crowdfunding hingga Agunan IP

Nopita Dewi • 19 November 2026 16:00

Jakarta: Industri perfilman Indonesia mulai dilirik sebagai peluang pembiayaan oleh lembaga jasa keuangan. Namun, tingginya risiko produksi, belum meratanya literasi keuangan, serta tata kelola bisnis yang belum optimal menjadi tantangan bagi pelaku industri untuk mengakses pendanaan formal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong peningkatan pemahaman antara pelaku industri perfilman dan lembaga jasa keuangan agar peluang pembiayaan sektor kreatif dapat dimanfaatkan lebih luas.

Deputy Director OJK Jabodebek Biger Adzanna Maghribi mengatakan keterbatasan pemahaman terhadap produk keuangan menjadi salah satu kendala yang membuat pelaku industri film belum optimal mengakses pembiayaan formal.

"Teman-teman sineas tidak tahu secara kaffah produk-produk jasa keuangan apa saja yang bisa dimanfaatkan. Di sisi lain, lembaga jasa keuangan juga sangat sedikit yang tahu industri perfilman," ujar Biger dalam diskusi JAFF Market 2026 Powered by Amar Bank, Kamis, 19 November 2026.

Menurut dia, peningkatan literasi keuangan perlu dilakukan dari kedua sisi agar lembaga keuangan dapat memahami karakteristik bisnis perfilman, sekaligus pelaku industri mengetahui instrumen pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan adalah Securities Crowdfunding (SCF), yang memungkinkan pelaku usaha menghimpun dana dari investor melalui platform yang memiliki izin dan berada dalam pengawasan OJK.

Biger mengatakan pembiayaan film memiliki karakteristik berbeda dengan bisnis pada umumnya, terutama karena kebutuhan dana muncul sejak tahap pengembangan cerita hingga produksi, sementara pendapatan baru berpotensi diperoleh setelah film selesai dan dipasarkan. Karakteristik tersebut membutuhkan skema pendanaan yang sesuai dengan siklus bisnis perfilman.

Selain pembiayaan melalui SCF, OJK juga mendorong pemanfaatan fasilitas perbankan bagi sektor pendukung perfilman, seperti penyewaan peralatan produksi, rig, dan genset yang memiliki kebutuhan pembiayaan operasional.

Biger mencontohkan fasilitas standby loan yang memungkinkan perusahaan memperoleh plafon pembiayaan terlebih dahulu sehingga dana dapat dicairkan ketika dibutuhkan, tanpa harus mengulang proses pengajuan dari awal. Menurut dia, pengenalan pelaku usaha sebagai entitas bisnis dengan pembukuan dan rekam jejak yang jelas menjadi faktor penting dalam memperluas akses pembiayaan perbankan.
 

 

Risiko produksi jadi pertimbangan perbankan


Dari sisi perbankan, Amar Bank menilai pembiayaan kepada sektor pendukung industri film memiliki risiko yang relatif lebih mudah dianalisis dibandingkan pendanaan langsung terhadap sebuah proyek film.

Director Amar Bank Josua mengatakan risiko bisnis semakin meningkat ketika pembiayaan diberikan kepada produser karena pendapatan film bergantung pada respons pasar.

"Semakin ike arah upstream, pembayarannya semakin lebih pasti kalau di bagian produsernya sudah pasti ada pendanaannya. Begitu masuk ke produser, business risk-nya semakin meningkat," ujar Josua.

Amar Bank juga menyoroti persoalan pencatatan keuangan pelaku industri kreatif yang masih bercampur antara kebutuhan pribadi dan usaha. Kondisi tersebut dapat menyulitkan lembaga keuangan dalam menilai arus kas serta kemampuan pembayaran calon debitur.

Josua mengatakan pembenahan tata kelola keuangan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan peluang pelaku industri memperoleh pendanaan.

Untuk proyek perfilman dengan risiko lebih kompleks, pembiayaan juga dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara perbankan, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Menurut Josua, tidak semua risiko produksi film dapat dianalisis oleh satu lembaga keuangan secara mandiri sehingga kerja sama pembiayaan berpotensi menjadi solusi.


(Ilustrasi industri perfilman. Foto: Pexels/Gioele Fazzeri)
 

Kekayaan intelektual bisa jadi agunan


Selain pembiayaan produksi, pemanfaatan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP) juga menjadi peluang yang tengah dikembangkan dalam industri perfilman.

OJK telah membuka peluang pemanfaatan IP sebagai agunan pembiayaan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam penilaian aset serta likuiditas IP ketika harus dijual atau dieksekusi.

Biger menilai pengembangan pasar IP sekunder dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi aset kreatif sekaligus membuka peluang pembiayaan formal.

Sementara itu, Badan Perfilman Indonesia (BPI) mendorong peningkatan transparansi data industri melalui pengembangan Box Office Data System yang diharapkan dapat menyediakan informasi penonton dan pendapatan film secara lebih terbuka.

Transparansi data dinilai dapat membantu investor dan lembaga keuangan melakukan penilaian risiko, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap industri perfilman.

JAFF Market menilai penguatan literasi keuangan, tata kelola usaha, dan kolaborasi antar-lembaga menjadi langkah penting untuk membuka akses pembiayaan bagi industri film nasional.

(Husen Miftahudin)