Mendagri Ingatkan Penjabat Kepala Daerah Tak Terlibat Politik Praktis

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperingatkan kepala daerah sementara atau penjabat (pj) tidak boleh terlibat politik praktis. Sebab, penjabat kepala daerah harus netral dari unsur politik. 

"Saya mau tekankan di sini kalau definitif wajarlah kader partai, yang penjabat ini adalah birokrat yang tujuannya hanya mengisi kekosongan untuk menjalankan pemerintahan," ujar Tito usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis, 20 Juli 2023.

Tito kembali menekankan penjabat kepala daerah tidak boleh terafiliasi dengan partai politik. Apalagi, ikut-ikutan mendukung salah satu calon kontestan pemilu. 

"Akan menimbulkan kekisruhan politik, ini ambil posisi netral tidak ada politik praktis dukung mendukung," bebernya. 

Tito juga memperingatkan kepala daerah definitif untuk tidak sibuk mengurusi partai. Sebab, ada tanggung jawab dalam membangun daerah yang harus dituntaskan. 

"Pemerintahannya harus jadi prioritas utama tetap jalan, layanan publik harus tetap berlangsung, jangan larut dalam dinamika," jelasnya.

Mantan Kapolri itu, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk jeli melihat potensi pelanggaran di tengah tahapan Pemilu 2024. Sehingga pesta demokrasi dapat berlangsung dengan jujur dan adil.