Kemenhub Bela Sekjen yang Mangkir di Kasus Suap Jalur Kereta

Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklarifikasi atas ketidakhadiran Sekretaris Jenderal (Sekjen) Novie Riyanto saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta. Ketidakhadiran itu diklaim sudah dibarengi dengan surat pemberitahuan.

"Sekjen telah mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang untuk permintaan keterangan," kata juru bicara Kemenhub Adita Irawati melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 Juli 2023.

Adita menjelaskan surat itu dikirimkan ke KPK pada 19 Juli 2023. Menurut dia, Novie perlu menghadiri kegiatan yang sudah dijadwalkan sejak lama.

"Dikarenakan adanya tugas  yang tidak dapat diwakilkan," ucap Adita.

Adita menyebut pihaknya mendukung pengusutan kasus dugaan suap dalam pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang tengah diusut KPK itu. Kemenhub juga terbuka jika diajak bekerja sama dengan Lembaga Antirasuah.

"Kami sangat  mendukung upaya pemberantasan korupsi  dan akan bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum termasuk KPK," ujar Adita.

Novie mangkir saat dipanggil penyidik KPK pada Kamis, 20 Juli 2023. Lembaga Antirasuah mengeklaim dia tidak memberikan pemberitahuan atas ketidakhadirannya itu.

"Saksi tidak hadir dan tanpa konfirmasi terkait alasan ketidak hadirannya," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 Juli 2023.

KPK sebelumnya memanggil Menhub Budi Karya Sumadi mendalami kasus ini. Namun, dia mangkir karena ada kegiatan penting.
 
"Untuk Pak Menteri Perhubungan betul ya, jadi berkirim surat, ada konfirmasi kepada tim penyidik KPK tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung ACLC, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juli 2023.