Legislator Desak Pemerintah Tegur Pabrik dan PLTU, Kenapa?

Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendesak pemerintah agar menegur para pemilik pabrik serta PLTU. Hal itu diusulkan menyikapi memburuknya kualitas udara di DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Pemilik pabrik dan PLTU  yang mengepung Jakarta harus ditegur dan dipanggil karena menjadi salah satu penyebab buruknya polusi di kawasan Jakarta dan sekitarnya," kata Netty melalui keterangan tertulis, Sabtu, 19 Agustus 2023.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta para pemilik pabrik memberikan insentif kepada masyarakat yang rentan terdampak polusi. Insentif ini dapat disalurkan dalam berbagai bentuk.

"Misalnya, penyediaan fasilitas kesehatan gratis untuk masyarakat yang setiap hari menghirup udara kotor," ungkap dia.

Kompensasi lain bisa dalam bentuk pembiayaan rekayasa cuaca hujan buatan pada saat volume cemaran udara tinggi. Tindakan tersebut dinilai efektif mengurangi polutan.

Selain itu, pemerintah harus mengampanyekan peralihan sarana transportasi. Masyarakat harus diajak menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. 

"Seperti kita ketahui, selain asap pabrik dan PLTU, kendaraan bermotor menjadi faktor penyebab tertinggi polusi di Jakarta dan sekitarnya," ujar Netty.

Namun, membudayakan menggunakan transportasi butuh usaha ekstra. Pemerintah terus memperbaiki fasilitas dan menambah jumlah ketersediaan transportasi umum yang layak dan nyaman. 

"Penambahan dan perbaikan armada transportasi umum dapat dilakukan dengan akumulasi denda yang dimintakan pada pabrik dan PLTU yang memproduksi polusi udara," paparnya.

Terakhir, pemerintah dinilai memperluas kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) di Jakarta dan sekitarnya. Kebijakan itu disarankan tidak hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS).

"Kebijakan WFH untuk menyambut KTT Asean ke-43 harus diperluas tidak hanya untuk ASN tapi juga karyawan swasta agar terjadi pengurangan mobilitas dengan kendaraan," ujar dia.