Menuju Birokrasi Profesional, Meritokrasi Jadi Harapan Baru di Sultra

Kendari: Upaya pembenahan birokrasi di Sulawesi Tenggara terus bergerak ke arah yang lebih terbuka dan profesional. Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, mulai menerapkan sistem meritokrasi dalam seleksi pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

Pendekatan ini dinilai membawa harapan baru bagi terciptanya birokrasi yang lebih berkualitas dengan menempatkan kemampuan dan kinerja sebagai dasar utama dalam pengisian jabatan.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, Syamsir Nur, menilai perubahan ini sebagai bentuk komitmen nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih profesional.

"Pemilihan langsung eselon 3 dan 4 oleh gubernur menunjukkan komitmen beliau untuk menata birokrasi yang lebih berkualitas. Jadi pak Gub mengubah prinsip penempatan posisi berdasar kemampuan atau prestasi yang dicek secara langsung, yang selama ini hanya melalui proses seleksi administrasi atau bisa jadi karena dikenal-dikenalkan atau ada praktek nepotisme," kata Syamsir dalam keterangan, dikutip, Rabu, 15 April 2026.

Dia menjelaskann sistem ini membuka peluang lebih besar bagi individu berkompetensi untuk berkontribusi dalam pemerintahan. "ini akan membuat pejabat di Sultra diisi oleh orang-orang berbakat, bukan karena dekat" jelasnya.

Syamsir juga menambahkan mekanisme baru tersebut akan membantu proses evaluasi kinerja menjadi lebih objektif. Menurutnya terobosan ini juga akan memudahkan gubernur melakukan evaluasi kinerja OPD

Sejumlah ASN saat mengikuti kegiatan apel di Kantor Pemkab Majalengka, Jawa Barat. ANTARA/HO-Pemkab Majalengka.

"Karen kemungkinan beliau sendiri yang akan cek ke pejabat teknis ini, bukan hanya mendengar laporan dari kepala OPD yang terkadang tidak sesuai kondisi di lapangan atau prinsip asal bapak senang," ungkapnya.

Pandangan serupa disampaikan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Hariman Satria. Ia mendukung penerapan meritokrasi sebagai momentum memperbaiki sistem pendataan dan penilaian kinerja aparatur.

"Sistem meritokrasi ini menjadi momentum untuk memperbaiki database. Orang-orang sebelumnya yang pernah melakukan kesalahan, bisa jadi bahan profiling untuk ke depan" bebernya.

Namun dia mengingatkan pentingnya memastikan posisi strategis diisi oleh figur yang tepat, terutama pada jabatan Sekretaris Daerah.

"Gubernur tidak mungkin mengawasi semuanya, kemungkinan besar mendapatkan informasi dari Sekda. Hal tersebut membuat langkah baik selanjutnya adalah Gubernur perlu memastikan posisi Sekda diisi oleh orang yang tepat," ujarnya.