Mendagri Telepon Dirut PLN untuk Koordinasikan Pemulihan Listrik Pascagempa NTT

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan inspeksi, sekaligus penanganan dan pemulihan pascagempa di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia mengatakan, persoalan kelistrikan sebagai salah satu layanan dasar perlu segera dipulihkan.

Menurut Tito, masih ada kecamatan yang belum mendapat aliran listrik di Kabupaten Manggarai Timur, pascagempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang NTT pada 15 Agustus 2026.

“Saya langsung menelepon Dirut PLN (Darmawan Prasodjo), timnya turun langsung,” kata Tito, dilansir dari Antara, Rabu, 19 Agustus 2026.

Kedatangan Mendagri ke Ende untuk mengecek sejumlah lokasi terdampak, termasuk kondisi infrastruktur hingga layanan dasar masyarakat. Mendagri akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan sesuai kebutuhan.

"Kita melakukan evaluasi dengan semua tim, dengan kementerian-kementerian, Kepala BNPB, jadi kita tahu titik mana yang memerlukan apa, mana yang rusak jalannya, otomatis Menteri PU (segera perbaiki)," kata Tito.

Selain memastikan infrastruktur dan layanan dasar kembali berfungsi, Mendagri menegaskan bahwa keselamatan korban menjadi prioritas tahap awal penanganan bencana. Masyarakat yang sakit harus segera mendapat pengobatan, sementara kebutuhan dasar keluarga terdampak juga harus dipenuhi.

“Prioritas utama, evakuasi dan menolong korban, dan memulihkan infrastruktur dasar,” kata Tito.


Bangunan di NTT terdampak gempa bumi. Foto: Antara.

Mantan kapolri itu mengatakan pemulihan akses dan infrastruktur harus diarahkan terlebih dahulu pada fungsi yang paling mendesak bagi masyarakat. Hal ini, termasuk perbaikan jembatan dan penyediaan air minum sebagai kebutuhan dasar.

Tito menjelaskan, penanganan bencana akan berlangsung secara bertahap. Setelah kebutuhan mendesak dan layanan dasar masyarakat tertangani, pemerintah akan memasuki masa transisi sebelum berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah akan menentukan langkah penanganan permanen berdasarkan tingkat kerusakan masing-masing infrastruktur. Hal ini penting agar penanganan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan.

“Jadi, ya, masyarakat sabar, perlu waktu. Yang penting kita semua turun, bekerja sama (pemerintah) pusat, daerah, dan masyarakat,” kata Tito.