Terapkan UU Satu Data, BSSN Bertanggung Jawab Jaga Keamanan

Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertanggung jawab menjaga keamanan data dalam penerapan Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI). Aspek keamanan penting dalam penerapan SDI, sebab melibatkan ekosistem digital.

“Keamanan data tentu karena data itu nanti ada kedaulatan atau ekosistem digital, penggunaannya dengan proses digitalisasi, maka oleh karena itu security menjadi penting,” kata Ketua Baleg DPR Bob Hasan di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis, 5 November 2026.

Bob menjelaskan BSSN memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan ruang siber nasional. Lembaga tersebut akan menerapkan proses kriptografi untuk melindungi kerahasiaan data dalam ekosistem digital.

“Nah, kita memiliki keamanan tentang terkait dengan ruang siber itu yaitu namanya BSSN. Nah, lembaga ini akan melaksanakan proses kriptografi,” ujar Bob.

Ia mengatakan kriptografi merupakan salah satu upaya perlindungan terhadap penggunaan teknologi digital agar keamanan data tetap terjaga. Oleh karena itu, BSSN memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tidak terjadi kebocoran data.

“Maka ekosistem menjadi penting dan ini merupakan betul-betul satu tanggung jawab besar bagi BSSN ke depannya untuk menjaga, ya, sehingga tidak ada yang bocor, tidak ada data yang bocor,” ucap Bob.


Sosialisasi Undang-Undang Satu Data Indonesia. Foto: Metro TV/Nattasya Amani.

Bob mengibaratkan data sebagai minyak jenis baru (new oil) yang bernilai tinggi, sehingga wajib dilindungi dari potensi kebocoran. Ia menilai BSSN telah memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tepat untuk mengawal fungsi pengamanan data dalam ekosistem Satu Data Indonesia.

“Maka kalau kita mengenal data is new oil, oil-nya tidak boleh bocor. Nah, inilah tugas daripada BSSN yang selama ini sebenarnya telah memadu dan memiliki kapasitas yang kapabel, ya, yang tepat untuk melaksanakan tugas dan fungsi itu,” tutur Bob.