Satu Data Indonesia Dipastikan Tak Tumpang Tindih dengan UU Pelindungan Data Pribadi

Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan Undang-Undang Satu Data Indonesia tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Wakil Ketua Baleg DPR Sturman Panjaitan, mengatakan kedua regulasi tersebut memiliki pengaturan yang berbeda meski berkaitan dengan pengelolaan data.

“Sebenarnya tidak ada tumpang tindih, antara Pelindungan Data Pribadi dengan SDI ini, nggak ada tumpang tindih,” kata Sturman usai Sosialisasi Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) di Kementrian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis, 5 November 2026. 

Menurut Sturman, tantangan utama dalam penerapan Satu Data Indonesia justru terletak pada tahap pelaksanaannya karena melibatkan banyak kementerian, lembaga, dan badan yang memiliki kepentingan masing-masing. Ia menjelaskan, Satu Data Indonesia akan berperan sebagai pengorkestrasi agar data dapat digunakan oleh berbagai pihak sesuai dengan tingkat kewenangan dan klasifikasinya.

“Ada yang rahasia, terbatas, dan biasa. Jadi tidak semua orang menggunakan data itu sesuai dengan kepentingan dia, tidak, tapi sesuai dengan aturan yang sudah dilakukan,” ujar Sturman. 

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Wakil Ketua Baleg DPR RI yang juga Ketua Panja RUU Satu Data Indonesia Sturman Panjaitan, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Maliki. Foto: Metro TV/Nattasya

Sturman menegaskan, data yang bersifat rahasia tidak dapat diberikan secara sembarangan kepada pihak lain.Selain itu, ia menyebut penerapan Satu Data Indonesia membutuhkan kesiapan teknis agar pengelolaan data dapat diterapkan hingga tingkat pemerintahan desa.

“Yang kedua, tataran teknis ini membutuhkan waktu, membutuhkan teknik yang tinggi agar sampai ke daerah, sampai kepala desa itu bisa mengerti memberikan data sesuai dengan aturan sebagai dia sebagai produsen data dan juga sumber data,” jelas Sturman.

Kesiapan infrastruktur juga dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam penerapan Satu Data Indonesia. Sebab, selama ini kementerian dan lembaga masih menggunakan metode pendataan masing-masing.