Satuan Baru TNI Didorong Mampu Tingkatkan Kesiapan Operasional Prajurit

Jakarta: Pembentukan dan penataan organisasi satuan baru TNI didorong mampu meningkatkan kesiapan operasional para prajurit. Langkah ini menjadi elemen krusial sebagai fondasi dasar prioritas pertahanan negara, dalam merespons berbagai potensi ancaman kedaulatan.

“Penataan organisasi harus memperjelas hubungan komando serta meningkatkan kemampuan merespons situasi sesuai mandat. Pembentukan satuan baru TNI juga harus bisa meningkatkan kesiapan operasional prajurit sebagai dasar prioritas pertahanan negara,” kata anggota Komisi I DPR Junico Siahaan dalam keterangannya memperingati HUT ke-81 TNI, dikutip Selasa, 6 Oktober 2026.
 

Momen peringatan hari jadi ke-81 TNI ini dinilai harus dijadikan ajang evaluasi mendalam. Pria yang akrab disapa Nico tersebut mendorong Kementerian Pertahanan dan TNI menyusun urutan kebutuhan strategis yang disesuaikan dengan kondisi geografis, karakter ancaman, serta tantangan pengamanan wilayah di lapangan.

Pentingnya peningkatan kesiapan operasional ini mengemuka seiring langkah Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan sejumlah satuan baru dalam upacara HUT ke-81 TNI. Pembentukan struktur baru tersebut mencakup 6 Komando Daerah Militer (Kodam), Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), Brigif Marinir, hingga penambahan jajaran satuan radar dan skadron udara di tubuh TNI AU.

Nico mengingatkan, setiap pengembangan organisasi perlu dibarengi penjelasan mengenai kontribusinya terhadap efektivitas pertahanan. Di sisi lain, Nico menyoroti perlunya keterpaduan operasi antarmatra agar sistem komunikasi serta alur pengambilan keputusan antara unsur darat, laut, dan udara dapat berjalan selaras.

"Indonesia membutuhkan kemampuan untuk mengerahkan unsur pertahanan secara terpadu. Latihan gabungan perlu digunakan untuk menguji koordinasi dan menghasilkan perbaikan yang diterapkan dalam penugasan,” ujar Nico.


Upacara peringatan HUT ke-81 TNI, Senin, 5 Oktober 2026. Foto: Dok. BPMI Sekretariat Presiden.

Ia menambahkan, pengembangan kekuatan TNI saat ini juga harus adaptif terhadap pergeseran ancaman modern, seperti gangguan siber, kendala komunikasi, dan maraknya penggunaan teknologi tanpa awak (nirawak).

Guna memastikan agenda penataan ini berjalan tepat sasaran, Komisi I DPR berkomitmen mengawal setiap tahapan pembahasan anggaran dan kebijakan bersama Kementerian Pertahanan serta TNI. "Pengawasan Komisi I DPR diarahkan untuk memastikan keputusan pertahanan menghasilkan kemampuan yang siap digunakan,” kata Nico.