Pembubaran Diskusi Kemang, PKB Sebut Demokrasi Indonesia Tengah Terganggu

Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengutuk keras pembubaran forum diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh nasional di Kemang, Jakarta Selatan. Aksi tersebut dinilai bertentangan dengan demokrasi.

"Kejadian ini sangat mengganggu kita semua, terutama bagi kita yang percaya pada demokrasi dan hak asasi manusia," kata Wakil Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Najmi Mumtaza Rabbany (Gus Najmi), melalui keterangan tertulis, Minggu, 29 September 2024.

Gus Najmi berkata bahwa kebebasan berpendapat adalah hak yang sangat berharga. Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 28E dan 28F menjamin hak setiap orang untuk berbicara dan berkumpul secara damai.

Namun, pembubaran diskusi yang terjadi di Kemang menunjukkan bahwa hak berbicara dan berkumpul masih terancam. Tindakan tersebut tidak boleh didiamkan.

"Kita tidak bisa diam saja saat premanisme mengintimidasi diskusi yang seharusnya menjadi wadah untuk bertukar ide dan gagasan," ungkap dia. 

Menurut laporan dari Freedom House, kebebasan sipil di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Gus Najmi, hal itu adalah fakta yang mengkhawatirkan. 
 

Baca juga: Pembubaran Diskusi di Kemang, Oknum Bakal Ditindak Tegas

"Kita tidak bisa membiarkan suasana intimidasi dan ketakutan membungkam suara-suara kritis kita. Kita perlu memastikan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, dapat berbicara dan berdiskusi tanpa rasa takut," tegasnya.

Gus Najmi sangat mengapresiasi langkah pihak kepolisian yang bergerak cepat merespons insiden tersebut. Harus dipastikan tindakan tegas diambil terhadap pelaku premanisme ini.

"Kita tidak ingin kejadian serupa terulang di masa depan. Kita, sebagai generasi muda, harus berani bersuara untuk melawan ketidakadilan," sebut dia. 

Gus Najmi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ruang publik sebagai tempat yang aman berdiskusi dan berpendapat. Semua pihak diimbau bersatu melawan intimidasi dan untuk memperjuangkan kebebasan berbicara. 

"Dengan melindungi hak-hak ini, kita sedang memperjuangkan masa depan Indonesia yang lebih baik dan lebih demokratis," ujar dia.