Moeldoko Bantah Iuran Tapera Buat Biayai Makan Siang Gratis

Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyebut kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang melibatkan pekerja swasta bukan untuk mendanai program presiden terpilih Prabowo Subianto yakni makan siang gratis. Bukan juga buat dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Pernyataan tersebut merespons tudingan dari sejumlah pihak yang curiga pengelolaan dana iuran Tapera akan digunakan untuk membiayai program-program pemerintahan ke depan.

"Tapera ini tidak ada hubungannya dengan (dana) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tidak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan gratis, apalagi untuk IKN," jelas Moeldoko di Kantor Staf Presiden di Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024.

Menurut dia, pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kaltim itu sudah memiliki anggaran tersendiri. Sementara, dana Tapera yang dihimpun akan diinvestasikan tidak di sembarang tempat dan dikelola oleh komite BP Tapera.
 

Baca juga: Apindo dan KSBSI Tolak Tapera

Komite tersebut terdiri dari Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan unsur profesional sebagai anggota.

"Soal transparansi (iuran Tapera) itu ada komitenya. Yang dipimpin Menteri PU-Pera, anggotanya Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, OJK dan badan profesional yang ikut di dalamnya," tegas Moeldoko.

Pemerintah, lanjutnya, memahami kekhawatiran masyarakat terhadap program Tapera dan mengetahui adanya penolakan dari berbagai pihak seperti dari buruh dan pengusaha.

"Ini karena memang belum dijalankan sosialisasi yang masif, sehingga ada kesalahpahaman," katanya.

Moeldoko menuturkan iuran Tapera dengan pemotongan gaji karyawan swasta sebesar 3 persen setiap bulannya akan ditetapkan setelah adanya aturan turunan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan.