KPK Temukan Dana yang Tak Bisa Dipertanggungjawabkan di Kasus Kemnaker

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya aliran dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam proyek pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Informasi itu diulik dengan memeriksa Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Reyna Usman.

"Didalami pengetahuannya antara lain mengenai proses penganggaran dari pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI dan dugaan adanya aliran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke pihak terkait lainnya," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin, 9 Oktober 2023.

Ali enggan memerinci lebih lanjut pihak-pihak yang turut menikmati dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Penyidik juga mendalami peran direktur di Kemnaker dengan memeriksa pegawai negeri sipil (PNS) Bery Komarudzaman.

"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan jabatan saksi saat itu sebagai salah satu direktur yang ikutserta dalam proyek pengadaan pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI," ucap Ali.

Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker I Nyoman Darmanta disebut terlibat dalam kasus ini. KPK memastikan perkara ini bukan suap karena menemukan adanya kerugian negara.

KPK menyebut banyak problem dalam dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker. Dugaan korupsi itu diketahui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya enggak tahu sistemnya seperti apa ya, yang jelas itu kan dari hasil audit BPK, sistem itu enggak berjalan, sudah itu saja," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.

Alex menjelaskan sejumlah item diminta Kemnaker untuk pengadaan sistem proteksi ini. Namun, cuma komputer yang bisa digunakan.