Ini Klarifikasi Bupati Indramayu Lucky Hakim usai Viral Liburan ke Jepang

Indramayu: Bupati Indramayu Lucky Hakim mengklarifikasi terakit polemik liburannya ke Jepang beberapa waktu lalu. Buntut polemik ini, Lucky Hakim pun dipanggil Kementerian Dalam Negeri. 

Dalam penjelasannya, Lucky Hakim mengatakan rencana liburan ke Jepang sudah disiapkan jauh-jauh hari pada saat masa kampanye Pilkada tahun lalu. Rencananya, ia dan keluarga akan pergi ibadah umrah dilanjutkan berlibur ke Jepang dengan tiket keberangkatan pada Rabu malam, 2 April 2025. 

"Nah, saya pas waktu itu mengajukan cuti, di tanggal kalau nggak salah, sekitar 17 hari, atau 18 hari sebelum hari H gitu. Nah, pengajukan cuti tertolak sistemnya, karena itu bukan cuma 17 harinya, tapi harus hari kerja. Harus hari kerja gitu. Nah, jadi saya berasumsi (izin cuti) bahwa berarti yang dihitung itu hari kerja kan gitu," kata Lucky kepada Metrotvnews.com, Selasa, 8 April 2025.

Usai tertolak pengajuan cutinya, Lucky Hakim bersama keluarga pun mempersingkat masa liburan. Dari rencana awal kembali ke Tanah Air pada 13 April, dipercepat menjadi 6 April. Lucky berasumsi, waktu liburannya selama empat hari mengambil jatah libur cuti bersama. 

"Saya pulang tanggal 6 malam. Kan itu masih cuti bersama. Kan cuti bersama sampai tanggal 7 kan gitu," ujarnya. 
 

Baca: Sindir Lucky Hakim, Dedi Mulyadi Minta Indramayu Disulap Seperti Jepang

Lucky pun menegaskan liburan bersama keluarganya murni dari kocek pribadinya. Ia menjamin tidak ada uang negara yang digunakan untuk keperluan liburannya ini. "Saya mau kasih tahu screenshot tiket, sama saya bawa Kabag Umum saya, bahwa saya pergi tidak dibiayai oleh negara, bukan difasilitasi oleh kabupaten," tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, terancam sanksi nonaktif sebagai kepala daerah selama tiga bulan usai liburan ke Jepang tanpa izin. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pun telah menegur dan meminta penjelasan dari Lucky Hakim usai liburan ke Jepang.

Dedi Mulyadi mengatakan, Lucky Hakim akan segera dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dimintai keterangan terkait liburan ke Jepang. Dedi pun mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Lucky Hakim dan meminta penjelasan.

"Lucky Hakim kan sudah surat dari Irjen, nanti akan diperiksa oleh Irjen karena kewenangannya adalah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam penegakkan peraturan itu. Jadi nanti kita tunggu aja pemeriksaan Irjen kesimpulannya seperti apa," ujar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa, 8 April 2025.