Pemerintah Diminta Bereskan Masalah dalam Pelaksanaan Haji

Jakarta: Masyarakat Pemerhati Haji (MPH) meminta pemerintah segera memperbaiki permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. DPR sudah pernah memaparkan sejumlah temuan janggal terkait perjalanan ibadah tersebut.

"Seharusnya mereka mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh DPR RI terkait berbagai temuan dan kegagalan di lapangan," kata Ketua MPH Nu’man Fauzi melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 Oktober 2025.
 

Nu'man mengatakan, pihaknya sudah menerima banyak laporan soal permasalahan dalam perjalanan ibadah haji di Indonesia. Sebagian data sudah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai DPR.

"Kami menerima banyak laporan dan keluhan dari jamaah haji Indonesia mengenai buruknya pelayanan, fasilitas, dan manajemen di lapangan," ucap Nu'man.

Pemerintah diminta memetakan sejumlah perusahaan travel yang membuat masalah dalam perjalanan haji. Perbaikan penting agar ibadah calon jamaah haji bisa maksimal.

"Karena terbukti gagal memberikan pelayanan yang layak kepada jamaah haji Indonesia," terang Nu'man.


Ilustrasi haji. Foto: Dok. Kemenag.

Sebelumnya, MPH membuat laporan terkait dugaan maladmistrasi dan monopoli dalam pelaksanaan haji di Indonesia ke KPK. Pelapor menyebut ada perusahaan yang memutar bendera untuk mendapatkan tender pelayanan haji.

“(Perusahaan itu sudah) pelayan dai tahun-tahun sebelumnya, cuma berganti baju saja,” kata Ketua MPH Nu’man Fauzi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Oktober 2025.

Nu’man menyebut pihaknya sudah memberikan sejumlah data terkait dugaan maladministrasi dan monopoli bisnis terkait pelaksanaan haji ini ke KPK. Menurut dia, permainan kotor ini merugikan jamaah.

“Masih banyak jamaah terlantar segala macam. Terlantar ini bukan sedikit, laporan yang kami dapatkan itu, terlantarnya itu bisa 400 orang,” ujar Nu’man.