AS Sebut Akan Tarik Diri dari Dewan HAM PBB dan Hentikan Pendanaan UNRWA

Washington DC: Amerika Serikat akan menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) dan menghentikan pendanaan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Keputusan ini diambil melalui perintah eksekutif yang akan ditandatangani Presiden Donald Trump pada Selasa, 4 Februari 2025, sebagaimana dilaporkan Politico, Senin, 3 Februari 2025.

Langkah ini merupakan kebijakan yang mengembalikan posisi AS ke era pemerintahan Trump sebelumnya, yang juga pernah menarik diri dari UNHRC pada 2018 dengan alasan bias terhadap Israel.

Dalam dokumen yang diperoleh Politico, pemerintahan Trump menilai bahwa UNHRC "tidak menjalankan tujuannya dan terus digunakan sebagai alat perlindungan bagi negara-negara yang melakukan pelanggaran HAM."

Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa pada 2018, UNHRC mengeluarkan lebih banyak resolusi yang mengecam Israel dibandingkan Suriah, Iran, dan Korea Utara digabungkan.

Selain itu, Trump juga akan menghentikan pendanaan AS untuk UNRWA, badan PBB yang selama ini memberikan bantuan bagi pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan negara-negara sekitarnya.
 

Baca Juga: Hamas Nyatakan Siap Negosiasi untuk Gencatan Senjata Tahap Kedua

Kebijakan ini diambil setelah pemerintahan Biden sebelumnya menghentikan sementara pendanaan ke UNRWA akibat dugaan keterlibatan beberapa stafnya dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2024 terhadap Israel.

"UNRWA telah menjadi sarana bagi aktor-aktor yang memiliki hubungan dengan Hamas," ujar seorang pejabat Gedung Putih yang dikutip dari Politico pada 4 Februari 2025.

Langkah Trump ini bertepatan dengan pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington pada Selasa, 4 Februari 2025. Trump menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana pajak warga Amerika tidak digunakan untuk mendukung badan-badan yang dianggap bias terhadap Israel.

Keputusan ini juga sejalan dengan kebijakan luar negeri "America First" yang menekankan pengurangan keterlibatan AS dalam organisasi internasional.

Meski mendapat dukungan dari kelompok pro-Israel di Washington, keputusan ini menuai kritik dari berbagai organisasi HAM dan beberapa anggota Kongres. Mereka berpendapat bahwa UNHRC, meskipun memiliki kekurangan, tetap berperan penting dalam memantau pelanggaran HAM global.

Sementara itu, penghentian pendanaan UNRWA dikhawatirkan akan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza, di mana badan tersebut merupakan penyedia utama bantuan makanan, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi pengungsi Palestina.

Selain itu, perintah eksekutif yang akan ditandatangani Trump juga menginstruksikan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk mengevaluasi organisasi internasional lainnya, termasuk UNESCO, yang menurut pemerintah AS memiliki kecenderungan anti-Israel. Evaluasi ini akan mencakup rekomendasi apakah AS sebaiknya tetap menjadi anggota organisasi-organisasi tersebut atau menarik diri sepenuhnya.