Plus Minus Intelijen Pimpin Bea Cukai: Harus Cepat Adaptasi Biar Cepat Berantas Penyelundupan

Jakarta: Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Djaka Budi Utama dikabarkan menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai yang baru.
 
Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menyoroti kelebihan dan kekurangan dari latar belakang militer yang dimiliki Djaka.
 
Dari perspektif positif, ungkapnya, pengalaman di bidang intelijen dapat mendukung kinerja petugas bea cukai untuk menanggulangi penyelundupan barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia.
 
"Dari perspektif negatif, ketiadaan latar belakang Djaka di kantor bea cukai membuat dirinya harus cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya," ujar Prianto kepada Media Indonesia, Rabu, 21 Mei 2025.
 
Menurutnya, pergantian pejabat eselon I di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan sering kali sarat dengan kepentingan politik, termasuk politik kebijakan.
 
Penunjukan pejabat di posisi strategis seperti Dirjen Bea Cukai tidak dapat dilepaskan dari konteks dinamika nasional, baik secara ekonomi maupun keamanan.
 

Baca juga: PR Dirjen Bea Cukai Baru Biar Penerimaan Negara Makin Melesat

(Gedung Bea dan Cukai. Foto: dok Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu)
 

Bangun sinergi antarpejabat di DJBC

 
Saat ini, tantangan yang dihadapi Kemenkeu cukup kompleks. Di sisi perpajakan, penerimaan negara tengah tertekan sebagai dampak dari penerapan sistem Coretax. Sementara itu, dari sisi kepabeanan, maraknya penyelundupan barang, termasuk narkoba, kembali menjadi sorotan publik.
 
Djaka diharapkan mampu membangun sinergi antarpejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Para direktur di DJBC juga diharapkan aktif memberikan masukan yang konstruktif demi menciptakan harmonisasi kerja di lapangan.
 
"Penunjukan pejabat publik, siapa pun orangnya dan dari latar belakang apa pun, tidak pernah terjadi dalam ruang hampa," tambah Prianto.
 
Prianto mengatakan selalu ada latar belakang dan pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut, baik dari unsur politik, profesional, maupun institusional. Meskipun tidak selalu ideal, keputusan itu adalah hasil dari kompromi kebijakan yang disebut sebagai the second best policy.
 
Sebagai pejabat berlatar belakang militer, Djaka juga harus memastikan posisinya mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang TNI yang telah direvisi. Kepatuhan terhadap asas legalitas sangat penting untuk memastikan peran dan wewenangnya sebagai pejabat publik berada dalam koridor hukum yang berlaku.