KPK Dukung Perintah Presiden Prabowo untuk Menghemat Anggaran

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan penghematan anggaran. Lembaga Antirasuah sudah mengaplikasikan perintah itu, salah satunya melalui sistem gaji.

“KPK sejak awal tidak mengalokasikan dana tersebut karena sudah menerapkan single salary system,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu, 29 Januari 2025.

Penghematan juga dilakukan dalam pengeluaran perjalanan dinas dan penyelenggaraan pertemuan. KPK mengutamakan pertemuan secara daring atau di kantor sendiri untuk meminimalisir anggaran.

Selain itu, KPK selektif memilih orang untuk bepergian ke luar negeri. Jumlahnya dibatasi, dan yang dikirim hanya personel prioritas.
 

Baca juga:  Serius Kelola Anggaran, Presiden Akan Kawal Anggaran Hingga Satuan Terkecil

Penghematan anggaran juga dilakukan dengan pengarsipan. KPK kini memaksimalkan konsep digital untuk penggunaan berkas penting.

“KPK akan mengurangi barang cetakan dengan mengoptimalkan arsip digital secara bertahap. Termasuk efisiensi pengelolaan fasilitas kerja dalam ruangan atau gedung,” ujar Tessa.

Menurut Tessa, konsep penghematan kantornya tidak menghambat kerja KPK. Malah, lanjutnya, bisa membuat pemberantasan korupsi menjadi semakin efektif.

“Tentu dengan berbagai kolaborasi bersama pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat,” tutur Tessa.