Menjaga Damai, Membangun Masa Depan: Refleksi 20 Tahun Perdamaian Aceh

Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) melalui ERIA School of Government (SoG) menggelar forum refleksi untuk memperingati 20 tahun Perjanjian Damai Aceh, yang mengakhiri konflik bersenjata lebih dari tiga dekade di Aceh. Acara ini berlangsung pada 13–15 Agustus 2025 di kantor ERIA, Jakarta, dan dihadiri para tokoh kunci yang terlibat langsung dalam proses damai bersejarah tersebut.

Hari pertama forum membahas perjalanan panjang menuju Perjanjian Damai Helsinki pada 15 Agustus 2005. Proses ini tidak mudah, bahkan sempat menemui kebuntuan setelah pertemuan di Tokyo.

Harapan baru muncul ketika perundingan dilanjutkan di Helsinki, tak lama setelah tsunami besar melanda Aceh. Tragedi ini justru menjadi titik balik yang membuat semua pihak mau duduk bersama, melanjutkan dialog, dan membangun komitmen damai demi masa depan.

Dean ERIA School of Government, Prof. Nobuhiro Aizawa, menilai keberhasilan damai Aceh adalah salah satu pencapaian paling luar biasa di kawasan.

“Para pemimpin dan rakyat Aceh berhasil mengubah tragedi menjadi komitmen bersama. Perdamaian yang terjaga selama dua dekade ini adalah hasil kerja sama global dan contoh yang harus terus kita pelajari untuk menjaga kepercayaan di masa depan,” jelas Aizawa, dalam rilis yang diterima Metrotvnews.com, Rabu, 13 Agustus 2025.

Presiden ERIA, Tetsuya Watanabe, menambahkan bahwa kisah Aceh adalah pelajaran penting bagi dunia yang masih menghadapi banyak konflik.

“Aceh menunjukkan bahwa perdamaian tetap mungkin, bahkan setelah bertahun-tahun kekerasan dan hilangnya kepercayaan. Perdamaian Aceh bertahan karena kerja sehari-hari membangun kepercayaan lewat institusi lokal, politik yang inklusif, dan peran aktif masyarakat. Tanpa perdamaian, tak ada pembangunan. Perdamaian adalah pondasi semua kemajuan,” ujar Watanabe.

H.E. Jusuf Kalla, yang kala itu menjadi Wakil Presiden RI, mengenang bagaimana kesadaran akan penderitaan rakyat membuat semua pihak bersedia mencari jalan damai. “Kami tahu, konflik berkepanjangan hanya akan merugikan semua pihak. Perundingan adalah satu-satunya jalan. Helsinki menjadi titik balik di mana kami yakin masa depan Aceh hanya bisa dibangun di atas damai,” kenang JK.

Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menekankan pentingnya menjaga komitmen perdamaian.

“Perdamaian sejati lahir bukan dari menang atau kalah, tetapi dari keberanian untuk memahami dan menghargai satu sama lain. Dua puluh tahun sudah kita jaga, kini tugas kita memastikan dua puluh tahun berikutnya tetap damai dan lebih sejahtera,” ungkap Malik.

“Kepada generasi muda, jadilah penjaga damai, bukan pewaris luka,” lanjut dia.

Melalui forum ini, ERIA School of Government berharap pengalaman Aceh dapat menjadi inspirasi penyelesaian damai di berbagai daerah lain, khususnya di Asia Tenggara, dan menjadi pengingat bahwa perdamaian bukanlah hasil akhir, melainkan proses yang harus dijaga bersama.

Baca juga:  CMI Apresiasi Peran ASEAN dan Uni Eropa dalam Kawal Perdamaian Aceh