Belanja Negara Rp1.379,6 Triliun Mengalir ke Masyarakat, Buat Apa Saja?

Jakarta: Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Untuk belanja negara, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.786,5 triliun atau mengalami kenaikan 7,3 persen dari outlook 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja kementerian/Lembaga (K/L) naik signifikan sebesar 17,5 persen menjadi Rp1.498,3 triliun. Sementara belanja non-KL pada RAPBN 2026 mencapai Rp1.638,2 triliun, naik 18 persen.

"Agenda prioritas Presiden, ketahanan pangan, energi, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa koperasi, pertahanan semesta dan percepatan investasi dan perdagangan global, itu semuanya sudah masuk di dalam APBN," ujar dia dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Senin, 18 Agustus 2025.

Pemerintah menetapkan belanja pada 2026 harus berkualitas untuk mendukung keberlanjutan pembangunan. Salah satunya adalah menyalurkan manfaat yang langsung diterima oleh masyarakat dengan alokasi mencapai Rp1.376,9 triliun.
 

Berikut program yang dirasakan langsung oleh masyarakat:

• Program Keluarga Harapan (PKH) Rp28,7 triliun.
• PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya Rp88,6 triliun.
• Kartu Sembako (BPNT) Rp43,8 triliun.
• Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp69,0 triliun.
• Cek Kesehatan Gratis & TB, revitalisasi RS Rp7,3 triliun.
• Makan Bergizi Gratis Rp335,0 triliun.
• Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp27,9 triliun.
• Preservasi jalan dan Jembatan Rp24,9 triliun.
• Perumahan Rp48,7 triliun.
• Bendungan & Irigasi Rp12 triliun.
• Subsidi Non Energi, antara lain Subsidi KUR dan pupuk Rp108,8 triliun.
• TPG/TPD Non PNS Rp63,5 triliun.
• Subsidi Energi + Kompensasi Rp381,3 triliun.
• Lumbung Pangan Rp22,4 triliun.
• Bulog dan cadangan pangan Rp28,5 triliun.
• Renovasi/Revitalisasi Sekolah Rp22,5 triliun.
• Koperasi desa/kelurahan Merah Putih Rp83 triliun.
• Kampung nelayan & pergaraman nasional Rp6,6 triliun.