Legislator Soroti Pemotongan Anggaran Kajian dan Analisis di Bappenas

Jakarta: Anggota Komisi XI, Hillary Brigitta Lasut, menyoroti pemotongan anggaran kajian dan analisis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar 51,5 persen. Sebab, hal ini dapat menghambat kualitas kebijakan pemerintah.

Hal ini disampaikan Hillary dalam rapat kerja bersama Komisi XI dan Bappenas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

“Bagaimana negara bisa mengharapkan Bappenas memberikan pertimbangan yang berkualitas kepada Presiden jika kajiannya dikurangi? Jangan sampai akhirnya hanya menjadi yes man bagi pimpinan tanpa kajian mendalam,” tegas Hillary dalam keterangannya dilansir pada Jumat, 14 Februari 2025.

Dia mengingatkan selama ini banyak kebijakan publik yang dibuat tanpa kajian matang, sehingga berujung viral di masyarakat dan akhirnya ditarik kembali. Menurut dia, pemotongan anggaran kajian dan analisis di Bappenas berisiko memperparah tren kebijakan yang tidak berbasis data.

“Sudah terlalu banyak sekarang kebijakan publik tanpa kajian matang, yang akhirnya viral lalu ditarik kembali. Aturan yang viral lalu ditarik lagi, yang sudah terjadi beberapa kali, adalah bukti analisis dan kajiannya belum matang,” ujar dia.
 

Baca Juga:  Penerapan Kebijakan Mitigasi Risiko Lebih Realistis Ketimbang Zero Tolerance

Hillary menegaskan kebijakan publik harus mempertimbangkan dampak nyata terhadap masyarakat dan tidak sekadar menjadi proyek pemerintah yang kurang analisis. Dia berharap Bappenas tetap menjalankan perannya sebagai lembaga perencana pembangunan nasional yang berbasis data dan riset mendalam.

Di samping itu, Hillary menyoroti langkah Bappenas yang mengajukan permohonan tambahan 1.590 aparatur sipil negara (ASN), pembangunan kantor baru, serta coworking space. Hillary mempertanyakan urgensi penambahan ASN dan infrastruktur kantor Bappenas di tengah kondisi efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Dia mengatakan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berperan strategis dalam pembangunan infrastruktur, justru dipotong hingga 80 persen atau sekitar Rp80 triliun.