Waspada! Penipuan Modus Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Banda Aceh: Masyarakat diimbau lebih waspada terhadap maraknya penipuan berkedok aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mengatasnamakan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Modusnya, pelaku menghubungi korban via telepon atau WhatsApp, meminta data pribadi dengan dalih mempermudah proses aktivasi IKD. 

Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, menegaskan tidak pernah melakukan aktivasi IKD melalui telepon atau meminta data pribadi secara daring. “Proses aktivasi identitas kependudukan digital selalu dilakukan secara tatap muka di kantor Disdukcapil atau melalui layanan luar kantor dalam program jemput bola,” kata Emila, Rabu, 7 Mei 2025.

Emila juga memperingatkan masyarakat agar tidak memberikan informasi pribadi, seperti NIK, nomor KK, atau data sensitif lainnya, kepada pihak yang mengaku sebagai petugas Disdukcapil.
 

Baca: Ratusan Petani Cianjur Korban Manipulasi Data Pinjaman Lapor Polisi

“Kami tidak pernah meminta biaya atau data pribadi melalui telepon. Jika ada yang mengaku petugas kami dan meminta semacam itu, itu pasti penipuan,” ujarnya.

Pelaku penipuan biasanya memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur resmi aktivasi IKD. Mereka menawarkan layanan cepat dengan syarat mengisi formulir berisi data pribadi atau mengirimkan sejumlah uang. Padahal, layanan resmi Disdukcapil bersifat gratis dan hanya dilakukan di kantor dinas atau lokasi layanan terdaftar. 

“Kami imbau warga tidak mudah tergiur dengan iming-iming layanan cepat atau online. Pastikan semua urusan administrasi kependudukan dilakukan melalui prosedur resmi,” tambah Emila. 

Disdukcapil Banda Aceh mengingatkan masyarakat selalu memverifikasi informasi melalui saluran resmi. Jika menerima panggilan atau pesan mencurigakan, disarankan untuk menghubungi nomor pengaduan Disdukcapil Kota Banda Aceh di 0811-6815-919. Masyarakat juga didorong untuk aktif melaporkan dugaan penipuan guna mencegah korban semakin meluas.

“Keamanan data kependudukan adalah tanggung jawab bersama. Mari lebih cermat dan tidak mudah percaya pada oknum tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.