Premanisme Berkedok Ormas Bikin Pelaku Usaha Resah

Jakarta: Dunia usaha mengaku resah dengan maraknya praktik premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR). Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai praktik ini sudah menjadi isu nasional yang mengganggu iklim investasi dan usaha di Tanah Air.

"Praktik premanisme ini harus ditertibkan dan dihapuskan. Ulah oknum ormas sangat mengganggu iklim usaha dan investasi yang tidak kondusif," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang kepada Media Indonesia beberapa waktu lalu, dikutip Selasa, 1 April 2025.

Menurut dia, permintaan THR dari ormas yang tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan sangat membebani arus kas pengusaha. "Pengusaha sudah memiliki kewajiban memberikan THR kepada karyawannya, bukan kepada oknum ormas yang tidak memiliki hubungan kerja," tegas Sarman.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk mengawasi serta membina ormas di wilayahnya agar tidak terjadi praktik semacam ini di masa mendatang.

"Jangan sampai praktik ini membuat calon investor enggan masuk ke Indonesia, bahkan yang sudah berinvestasi malah memilih hengkang karena jenuh dengan ulah oknum ormas yang kerap meminta uang ke pelaku usaha," ungkap Sarman.
 

Baca juga: Jatah Preman Jelang Lebaran: Buruk Rupa Mental Bangsa

(Ilustrasi, ormas minta jatah THR ke dunia usaha. Foto: dok MI)
 

Segera tertibkan premanisme

Kadin juga mendorong pemerintah untuk membentuk satuan tugas (satgas) penertiban premanisme yang menyasar dunia usaha dan membuka posko pengaduan bagi pengusaha yang menjadi korban pemerasan.

"Praktik ini tidak hanya dialami oleh pengusaha kelas menengah dan besar, tetapi juga UMKM, pedagang pasar, dan pedagang kaki lima yang sering dimintai uang oleh oknum preman dengan dalih keamanan," jelas dia.

Sarman bahkan menambahkan, kontraktor sering menjadi sasaran ketika bahan material tiba di lokasi proyek, dengan oknum preman langsung meminta uang. Kadin sendiri mengaku telah mengkomunikasikan keluhan ini ke pemerintah melalui instansi terkait agar segera ada tindakan tegas.

"Pelaku usaha harus berani menolak berbagai permintaan oknum ormas, baik dalam bentuk THR maupun yang membebani anggaran pengusaha. Kita harus menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk meningkatkan arus masuk investor, menyediakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas," ungkap Sarman.