Gandeng Kejagung, Kemendagri Bikin Aplikasi Jaga Desa

Jakarta: Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Laode Ahmad P Bolombo, mengatakan Indonesia memiliki 75.266 desa yang perlu dijaga bersama-sama. Salah satu upaya menjaga desa, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri bekerja sama dengan Kejaksaan Agung membuat aplikasi Jaga Desa. 

"Program Jaga desa ini merupakan langkah inovatif dan penting untuk dikawal, serta diawasi bersama, dikarenakan Indonesia memiliki jumlah desa 75.266," kata Laode saat Sosialisasi Monitoring Village Management Funding Desa/Jaga Desa di Bali, Kamis, 11 September 2025.

Dia menjelaskan perjanjian kerja sama ini menjadi langkah bijak untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kesadaran hukum bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

"Dalam hal pelaksanaan APBDes di Desa, diperlukan Sinkronisasi program melalui pendekatan program yang selaras dengan APBN dan APBD," ujar Laode. 

Sementara itu, Jamintel Kejaksaan RI, Reda Manthovanis, menyatakan Jaksa Intelijen turun memperhatikan desa untuk mendukung program pembangunan nasional.

"Visi-Misi Prabowo-Gibran, mendukung Asta Cita ke-6, yaitu membangun desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," papar Reda. 
 

Baca: Kemendagri Dorong Pengendalian Belanja Nonprioritas dan Penguatan Regulasi

Dia menjelaskan berdasarkan Data Perkara Kepala Desa, sebagian besar adalah terkait penyalahgunaan Dana Desa. Penegakan hukum sebagai alternatif terakhir perlu ditegakkan menggunakan pendekatan digitalisasi untuk penanganan penyelewengan anggaran di Desa. 

"Aplikasi Jaga Desa yang dilaunching pada tanggal 7 februari 2025 bertujuan membantu pengelolaan keuangan Desa agar tertib aturan dan tertib sasaran," kata Reda.

Kanal Laporan Pengaduan Masyarakat

Kanal Laporan Pengaduan Masyarakat (LAPDU) untuk melaporkan masalah terkait keuangan Desa. Misalnya, ada ancaman oknum LSM/ormas yang menghambat pencairan Dana Desa.

Kanal LAPDU Khusus, merupakan kanal yang hanya bisa diakses kepala desa dan Kajari setempat untuk menjamin kerahasiannya. Kanal Indikasi Penyimpangan sebagai bahan klarifikasi terhadap pelaporan masyarakat.

Menurut dia, sistem pengawasan dana desa telah terintegrasi antara Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung. Sehingga, proses monitoring dapat berlangsung lebih efektif, terarah, dan mampu meminimalisir potensi penyimpangan penggunaan anggaran di tingkat desa. 

"Melalui Program Jaga Desa, setiap Kades diminta menginput setiap kegiatan berkaitan dengan keuangan negara yang dikelola, sehingga pemanfaatan anggaran desa tepat sasaran," kata Reda. 

Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Ahmad Riza Patria berharap kerja sama ini dapat bermanfaat dan berkontribusi positif bagi kemajuan pembangunan dan pemerintahan desa. 

Sasaran utama program ini adalah dana desa, karena dana desa sejak 2015 menjadi tulang punggung pembangunan di lebih dari 72.000 desa. Total alokasi lebih dari Rp681 triliun. 

Oleh karena itu, dengan inovasi program jaga desa, pemerintah desa semakin tumbuh kesadarannya untuk semakin tertib administrasi dan tepat sasaran dalam pemanfaatan Dana Desa.

"Jaga Desa mendorong penerapan Digitalisasi di Desa khususnya penertiban pengelolaan keuangan di Desa, sehingga integritas, transparansi, semangat gotong royong dapat dioptimalkan untuk mengawal tertibnya pengelolaan keuangan di Desa,” papar Riza Patria. 

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengapresiasi Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara bupati/wali kota dengan Kejari sebagai wujud sinergi dan kolaborasi antara kejaksaan dan pemerintah daerah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa-desa.

"Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh Tata Kelola Pemerintahan Desa yang bersih dan terbuka, sehingga upaya kolaborasi Pemerintah Pusat, Daerah, Desa, Kejaksaan, TNI, Dunia Usaha dan Rakyat perlu terus digalakkan," kata Koster. 

Dia menginstruksikan seluruh Perbekel (Kepala Desa), masyarakat, dan Pecalang mengawal program Jaga Desa secara optimal.